Plt Menteri Perhubungan Luhut Panjaitan telah mengeluarkan Permenhub Nomor 18 Tahun 2020. Dalam aturan itu, ojek online (ojol) masih diperbolehkan mengangkut penumpang di kawasan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
- Sembilan Anak Tewas Saat Kebakaran Apartemen di New York City
- 100 Rumah Warga Myanmar Dihancurkan Junta Militer
- Pemprov Sumsel Gratiskan Penggunaan Taman Budaya Sriwijaya
Baca Juga
Salah satu anggota Alumni 212 Damai Hari Lubis menilai Luhut sengaja mengeluarkan Permenhub itu untuk menyudutkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Pasalnya, permenhub itu bertentangan dengan Pergub DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 yang jelas melarang ojol mengangkut penumpang.
“Apakah dendam reklamasi Luhut kepada Anies yang mengakibatkan kebingungan publik. Ambigu oleh dualisme keputusan, sehingga aturan atau larangan mana yang akan dirujuk oleh publik,” ujar Damai, Rabu (15/4).
Dendam yang dimaksud Damai ketika Anies menghentikan reklamasi di Teluk Jakarta beberapa tahun lalu. Pada saat itu, Luhut selaku Menko Bidang Kemaritiman sempat ngotot agar reklamasi tetap dilanjutkan.
Damai pun menerangkan, Pergub yang dikeluarkan Anies jelas tidak melanggar hierarki. Pasalnya, Pergub tersebut tidak melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo.
“Semestinya Permenhub tidak melanggar PP Nomor 21 Tahun 2020. Juga tidak meniadakan atau tidak membuat mentah Pergub. Karena harus diingat Pergub itu lebih dulu diterbitkan daripada Permenhub,” sambung Damai.
Untuk itu, Damai meminta agar Luhut yang juga menjabat sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi itu lebih banyak introspeksi diri dan lebih bijaksana.
“Kebijakannya harus demi kepentingan hukum dan umum, jangan hanya suka-suka atau mentang-mentang,” tandas Damai.
- Wujudkan Relawan Berkarakter
- Dalam Forum ISS Manama, Menhan Prabowo Jelaskan Penyebab Tumbuh Suburnya Ekstrimisme dan Radikalisme
- 15 Warga di Enugu Nigeria Diculik Teroris yang Menyamar Jadi Pengembala
