Anggota Komisi III DPR RI Syarifuddin Sudding mendukung upaya KPK untuk mengusut adanya dugaan kebocoran atau potensi korupsi yang terjadi di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- Diduga Tak Lapor LHKPN, Komisi III DPR Minta Jaksa Agung Periksa Kajati Sumsel
- Komisi III DPR RI Minta Polri Tuntaskan Konflik lahan Transmigrasi, Mafia Tanah dan Tambang di Sumsel
- Komisi III DPR Desak Polisi Dalami Motif Penembakan Kantor MUI Pusat
Baca Juga
Hal itu disampaikan langsung Sudding saat rapat kerja bersama komisi III DPR RI dengan KPK di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (7/9). Sudding meminta KPK mengawasi ketat dugaan adanya kebocoran di tubuh PT Pertamina.
“Saat ini masyarakat ramai dan beban negara terhadap Pertamina begitu besar terhadap masalah subsidi ini, sementara Pertamina adalah punya hak monopoli ya terkait menyangkut masalah BBM ini,” kata Sudding.
“Kenapa terjadi ada kebocoran-kebocoran yang ada di sana? kenapa begitu besar beban negara terhadap apa namanya Pertamina ini? Nah ini yang saya minta KPK ini ditelusuri Pak,” imbuhnya menekankan.
Sudding menuturkan, dengan adanya penelusuran dari KPK maka hajat hidup rakyat Indonesia dan juga beban negara diringankan lantaran KPK berhasil mengungkap praktik korupsi di tubuh BUMN.
"Ini menyangkut masalah hajat hidup orang banyak, ini menyangkut masalah hajat hidup orang banyak lalu kemudian ada beban negara yang begitu besar. Lalu kemudian harga BBM dinaikkan oleh pihak pemerintah dan ini juga punya dampak yang sangat besar ya terhadap apa namanya kehidupan masyarakat kita dan juga sektor-sektor lainnya,” katanya.
Menurutnya, BUMN saat ini sedang disorot oleh masyarakat seiring adanya polemik kenaikan BBM bersubsidi dan diharapkan tidak ada praktik korupsi dalam BUMN dengan adanya pengawasan KPK.
“Karena kita lihat banyak yang muncul ke permukaan berapa kali lewat media dan sebagainya ya. Saya kira ini sedapat mungkin ya KPK apa yang dikatakan oleh Pak Harum bahwa kementerian dan lembaga. Saya kira memang apa namanya, yang apa keuangan negara ini memang porsinya cukup besar dan saya kira tetap untuk dilakukan monitoring untuk itu supaya tidak terjadi kebocoran di sana sini,” tutupnya. 
- Dirawat di RSUD, Alasan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir Panggilan KPK
- KPK Sita Tanah Milik Andhi Pramono di Banyuasin
- KPK Panggil Eks Dirut PT Hutama Karya Terkait Korupsi Lahan Tol Trans Sumatera
