Pemerintah telah menyataan penundaan. Namun Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tegaskan sikap untuk menolak pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP).
- OJK DiMinta Investigasi Kredit BNI Tanpa Agunan untuk Perusahaan Batu Bara di Sumsel
- Komunikolog: Prabowo harus Berkenan Menemui Megawati
- Merasa Dihakimi, SYL: Saya Meniti Karir Mulai dari Lurah
Baca Juga
Sikap tersebut disampaikan Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman saat menerima beberapa Organisasi Massa Islam yang tergabung dalam Majelis Ormas Islam (MOI) di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Rabu (17/6/2020).
"Dalam proses di Baleg, PKS melihat dari aspek filosofi atau pertimbangan-pertimbangan termasuk Tap MPR. Secara positioning PKS siap menyetujui usulan DPR kalau secara filosofis benar," kata Sohibul.
Naskah yang gampang diakses oleh publik itu belakangan ini, kata Sohibul, adalah naskah yang ada di Badan Legislatif DPR RI.
Begitu pun sikap PKS, kata Sohibul, sebelum pembahasan sampai di rapat Paripurna DPR memang tidak diumumkan secara pasti.
"Itu (naskah Baleg) yang beredar. Namun yang di paripurna itu yang tidak bisa diakses oleh publik. Jadi sikap PKS paling akhir (menolak RUU HIP) tidak beredar di publik," jelasnya.
"Alhamdulillah sekarang kami coba menyebarkan hal itu supaya publik tahu posisi PKS terkait RUU HIP bahwa PKS menolak," demikian Sohibul.[ida]
- Wamen BUMN Kesal Pembangunan Kereta Cepat Lupa Akses ke Stasiun
- Sosialisasi Aturan Ekspor, Mendag Zulhas: Eksportir Adalah Tulang Punggung Pemerintah
- Jelang Pemilu 2024, PPP Sumsel Sosialisasi Tanda Gambar dan Nomor Urut Partai Secara Masif
