Penerapan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) di Kota Palembang resmi berlaku mulai, Rabu (20/5/2020). Hal itu disampaikan Walikota Palembang, Harnojoyo usai rapat bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Kota Palembang dan tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- HUT Ke-76 RI, Pesan Wali Kota Palembang Introspeksi Diri dan Tidak Harus Memeriahkannya
- Kemenkumham Sumsel Lakukan Pendampingan Penyusunan LkjIP
- Pengadaan Barang dan Jasa Pemda Lahan Basah Korupsi, Kemendagri Sempurnakan e-Katalog
Baca Juga
"Setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Herman Deru, hari ini penerapan PSBB mulai berlaku," ungkapnya.
Politisi Partai Demokrat ini mengatakan, penerapan PSBB ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 14 Tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB dalam penanganan Covid-19.
"Dengan penerapan PSBB ini, kita berharap penyebaran Covid-19 di Kota Palembang dapat berkurang. Dimana, ada beberapa aturan dan pembatasan yang harus dipatuhi oleh semua masyarakat tanpa terkecuali," terangnya.
Lebih lanjut disampaikannya, penerapan PSBB berlaku 14 hari atau sampai dengan tanggal 2 Juni 2020 mendatang.
"PSBB mulai hari ini hingga 2 Juni sesuai masa inkubasi. Karena target dari PSBB mengurangi dan pencegahan penyebaran Covid-19," ujarnya.
Dalam Perwali itu diatur pelaksanaan PSBB yang harus dipatuhi yakni Pembatasan pelaksanaan pembelajaraan di sekolah dan atau instansi pendidikan. Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di sekolah semua aktivitas pembelajaran diubah pelaksanaannya dengan melakukan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-
masing melalui metode pembelajaran jarak jauh/daring.
Kemudian pembatasan aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor. Pembatasan aktivitas bekerja yang dimaksud adalah bekerja di rumah/tempat tinggal, pembatasan jam operasional kerja di tempat kerja/kantor maksimal 5 jam setiap harinya.
Pembatasan pekerja yang bekerja di tempat kerja/kantor sebanyak maksimal sepertiga dari total pekerja setiap harinya, kecuali tempat kerja/kantor yang jumlah
pekerjanya kurang atau sama dengan 5 (lima) orang.
Selanjutnya menyediakan alat pengukur suhu, fasilitas cuci tangan/hand sanitizer yang memadai dan mudah diakses pada tempat kerja.
Dikecualikan dari pembatasan aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), bagi tempat kerja/kantor dengan kategori:
Untuk TNI/POLRI dan seluruh kantor/instansi pemerintahan, baik pusat maupun daerah berdasarkan pengaturan dari kementerian terkait;
Kantor perwakilan negara asing tau organisasi internasional dalam menjalankan fungsi diplomatik dan konsuler serta fungsi lainnya sesuai ketentuan hukum internasional.
Selanjutnya badan usaha milik negara/daerah yang turut serta dalam penanganan COVID-19 dan/atau dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat mengikuti pengaturan dari kementerian terkait dan/atau Pemerintah Kota;
Kemudian pelaku usaha yang bergerak pada sektor kesehatan, bahan pangan/makanan/minuman, energi serta komunikasi dan teknologi informasi.
Pelaku usaha bidang keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu.
Para pelaku yang bergerak dibidang organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada sektor kebencanaan dan/atau sosial juga dibolehkan.
Pemkot Palembang juga melakukan pembatasan kegiatan keagamaan di tempat ibadah. Selama pembatasan kegiatan keagamaan di tempat ibadah, kegiatan keagamaan diutamakan untuk dilakukan di rumah masing-masing.
Pembimbing/guru agama dapat melakukan kegiatan pembinaan keagamaan secara virtual atau secara langsung dengan menerapkan ketentuan mengenai jaga jarak secara fisik (phisycal distancing).
Selama pembatasan kegiatan keagamaan di tempat ibadah, kegiatan penanda waktu ibadah seperti adzan, lonceng, dan/atau penanda waktu lainnya dilaksanakan seperti biasa.
Untuk pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Warga ilarang melakukan kegiatan dengan jumlah lebih dari 4 (empat) orang di tempat atau fasilitas umum.
Sementara untuk pembatasan kegiatan sosial dan budaya yakni yang berkaitan dengan perkumpulan atau pertemuan politik, olahraga, hiburan, akademik, dan budaya.
Pemkot juga melakjkan pembatasan penggunakan moda transportasi kecuali untuk pemenuhan kebutuhan pokok, kegiatan khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.
Sedangkan untuk pengguna kendaraan bermotor perseorangan berupa mobil penumpang diwajibkan untuk mengikuti ketentuan yakni digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB, melakukan disinfeksi kendaraan setelah sampai di tujuan, menggunakan masker di dalam kendaraan.
Kemudian membatasi jumlah orang maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan, kecuali apabila penumpangnya merupakan satu keluarga dengan alamat sama yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan diatas normal atau sakit.
Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, angkutan perkeretaapian, angkutan sungai/perairan, dan/atau moda transportasi barang diwajibkan untuk mengikuti ketentuan membatasi jumlah orang maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkutan, membatasi jam operasional sesuai pengaturan dari Pemerintah Kota dan/atau perangkat daerah terkait.
- Palembang, Linggau, Musi Rawas dan Musi Banyuasin Terapkan PPKM Level 4
- Soal Penerapan PPKM Level 3 Libur Nataru, Wali Kota Palembang: Dampak Ekonomi Juga Harus Dipikirkan
- IRRI Catat Indonesia Mampu Capai Swasembada Beras Berturut dalam Tiga Tahun
