Vaksin Nusantara sudah bisa digunakan namun tidak untuk komersial atau dipasarkan bebas. Ada perlakuan khusus yang dibutuhkan pasien yang akan menerima suntikan vaksin Nusantara.
Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan, dr. Siti Nadia Tarmizi menyampaikan, vaksin Nusantara tidak dapat dikomersialkan lantaran autologus atau bersifat individual. Namun, vaksin yang merupakan buah penelitian eks Menteri Kesehatan (Menkes), Terawan Agus Putranto ini dapat diakses dalam bentuk pelayanan berbasis penelitian terbatas.
Nadia menerangkan, penyuntikan vaksin Nusantara harus melalui prosedur yang cukup panjang, mulai dari edukasi terkait manfaat dan efek samping hingga pada pengawasan berlanjut.
“Masyarakat yang menginginkan vaksin Nusantara atas keinginan pribadi nantinya akan diberikan penjelasan terkait manfaat hingga efek sampingnya oleh pihak peneliti. Kemudian, jika pasien tersebut setuju, maka vaksin Nusantara baru dapat diberikan atas persetujuan pasien tersebut,” terang Nadia, Sabtu (28/8).
Keputusan penggunaan vaksin Nusantara tersebut berdasarkan nota kesepahaman atau MoU antara Kementerian Kesehatan bersama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan TNI Angkatan Darat pada April lalu terkait dengan ‘Penelitian Berbasis Pelayanan Menggunakan Sel Dendritik untuk Meningkatkan Imunitas Terhadap Virus SARS-CoV-2’.
“Sel dendritik bersifat autologus, artinya dari materi yang digunakan dari diri kita sendiri dan untuk diri kita sendiri. Sehingga tidak bisa digunakan untuk orang lain. Jadi, produknya hanya bisa dipergunakan untuk diri pasien sendiri,” tuturnya.
Nadia juga menjelaskan, dikarenakan vaksin Nusantara bersifat autologus atau individual maka pendistribusiannya tidak untuk diperjualbelikan guna memperoleh keuntungan.
Saat ini tercatat terdapat sejumlah tokoh publik yang telah memperoleh suntikan vaksin Nusantara, di antaranya mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie, mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, dan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.
