Terima Laporan Bansos PKH Tak Tepat Sasaran, Kadinsos Sumsel: Kita Crosscheck Kebenarannya

Ilustrasi Bansos PKH. (Net/rmolsumsel.id)
Ilustrasi Bansos PKH. (Net/rmolsumsel.id)

Meski sering terdengar adanya kabar penyelewengan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan di wilayah Sumatra Selatan, namun kabar tersebut belum terbukti sejauh ini.


Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatra Selatan, Mirwansyah hingga saat ini belum menerima laporan secara resmi atau tertulis terkait permasalahan dana Bansos PKH yang tidak tepat sasaran.

“Sampai detik ini secara pasti berapa jumlah Bansos PKH yang tidak tepat sasaran belum ada. Karena belum ada laporan resmi yang masuk ke kita,” kata Mirwansyah, Kamis (24/6).

Meski demikian, Mirwansyah mengakui dirinya sering mendengar isu-isu mengenai penyelewengan Bansos ini.

“Tidak sedikit laporan yang sampai ke telinga saya bahwa Bansos tersebut tidak tepat sasaran karena bantuan tersebut diterima oleh keluarga RT, Kepala Desa (Kades) atau Lurah. Nah hal ini akan kita crosscheck kebenarannya,” tegas Mirwansyah.

Mirwansyah mengimbau kepada Kepala Desa, Lurah ataupun RT agar berlaku jujur dalam mendata warga yang layak menerima Bansos.

“Jangan sampai karena ada ikatan keluarga ataupun karena pendukung dalam pemilihan kepala desa jadi prioritas penerima bantuan,” ucapnya.

Dijelaskannya, jika perangkat desa atau kelurahan memang betul-betul berkomitmen untuk memberantas kemiskinan, seharusnya jangan pilih kasih dan pandang bulu karena yang diurus dalam memerangi kemiskinan demi kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Jangan sanak-dulur saja yang dimasukkan penerima bansos. Kalau memang betul keluarga pejabat kenapa tidak secara pribadi membantu, jangan memanfaatkan bantuan negara,” tuturnya.

Mirwansyah menambahkan, untuk memberantas kemiskinan di Bumi Sriwijaya, Pemprov Sumsel juga memiliki program bantuan terhadap keluarga miskin yakni bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

“Di dalam program ini, kita memberikan bantuan kepada Kepala Keluarga (KK) berupa bantuan paket usaha senilai Rp2,9 juta. Paket usaha yang diberikan ini tergantung dari kemampuan atau skill yang dimiliki oleh masyarakat, apakah di bidang kuliner dan keterampilan lainnya. Bantuan kita berikan bukan berbentuk uang, tetapi peralatan usaha. Program ini sudah berjalan tiga tahun. Di tahun ini ada 800 KK dari delapan kabupaten/kota di Sumsel menerima UEP,” katanya.