Tagih Janji Jokowi, Kawali Sumsel Tuntut Audit Dana Penanganan Karhutbunla

Koalisi Kawali Sumsel menggelar aksi di halaman DPRD Sumsel pada Senin (9/10) terkait belum maksimalnya penanganan Kebakaran hutan kebun dan lahan (Karhutbunla) hingga menyebabkan terjadinya kabut asap di Palembang. (ist/RMOLSumsel.id)
Koalisi Kawali Sumsel menggelar aksi di halaman DPRD Sumsel pada Senin (9/10) terkait belum maksimalnya penanganan Kebakaran hutan kebun dan lahan (Karhutbunla) hingga menyebabkan terjadinya kabut asap di Palembang. (ist/RMOLSumsel.id)

Koalisi Kawali Sumsel menggelar aksi di halaman DPRD Sumsel pada Senin (9/10) terkait belum maksimalnya penanganan Kebakaran hutan kebun dan lahan (Karhutbunla) hingga menyebabkan terjadinya kabut asap di Palembang.  


Ketua Kawali Sumsel Chandra Anugera mengatakan,  janji presiden Jokowi untuk mencopot Kapolda dan Pangdam yang tidak bisa menangani karhutbunla saat ini dipertanyakan. Sebab, sampai sekarang kebakaran lahan masih berlangsung.

Selain itu, Kawali Sumsel juga meminta agar dilakukan audit dan evaluasi dana penanganan Karhutbunla yang telah mengucur sejak beberapa tahun ke belakang yang terkesan sia-sia. Sebab, kejadian luar biasa ini masih terjadi dan memberi dampak signifikan pada kerusakan lingkungan dan sosial masyarakat. 

“Serangkaian penanganan Karhutbunla yang terjadi sejak beberapa tahun ke belakang sia-sia, terbukti praktik pelanggaran terhadap hak masyarakat masih terus terjadi disini,” tegas Chandra.

Pihaknya menilai lemahnya kepemimpinan Gubernur Sumsel Herman Deru sebelumnya yang dinilai tidak peduli terhadap dampak asap di masa yang akan datang ikut menjadi penyebab. Sehingga mereka meminta kepemimpinan Pj Gubernur Agus Fatoni, agar dilakukan penanganan lebih konkrit dan maksimal.

Sampai saat ini, Kawali Sumsel mencatat terdapat titik hotspot terparah sekitar 2.514 berada di kawasan gambut dan 2.733 berada di lahan konsesi perkebunan kelapa sawit. Sehingga penegakkan hukum terhadap korporasi dinilai harus menjadi prioritas Aparat Penegak Hukum (APH). 

Pihaknya juga meminta kepada Presiden untuk mengevaluasi kinerja semua institusi yang terkait dengan kebakaran Hutan kebun dan lahan, KLHK, BNPB, BRG, TRGD. Termasuk konsultan yang dibiayai oleh asing. 

Kasubag Aspirasi dan Pelayanan Masyarakat DPRD Sumsel Selviana Riana yang menerima pendemo mengaku akan menampung aspirasi masyarakat dan meneruskan aspirasi Kawali Sumsel  ini ke komisi  yang membidangi dan Ketua DPRD Sumsel untuk mendapatkan tindak lanjut.

”Langkah yang akan diambil kami akan buat kesimpulannya dulu , akan saya laporkan ke pimpinan dalam hal ini Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati , akan kami sampaikan juga ke komisi yang membidangi dan kita akan lihat proses selanjutnya ,” ujarnya.

Mengakhiri aksi, massa Kawali Sumsel menuju simpang lima DPRD Sumsel untuk membagikan masker ke pengguna jalan.