Menyongsong pesta demokrasi Pemilihan Umum pada tahun 2024 mendatang, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan (Kanwil Kemenkumham Sumsel) terus melakukan validasi dan sinkronisasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) semua Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan yang ada di Lapas, Rutan, dan LPKA di Sumsel.
- Syarat Dukungan Kurang, KPU Kembalikan Formulir Tiga Bakal Calon Walikota Palembang Independen
- Pakai Putusan MK, KPU Dinilai Mengakali Aturan Pencalonan Kepala Daerah bagi Anggota Legislatif
- Suara Anjlok, PPP Banten Desak Muktamar Luar Biasa
Baca Juga
“Hal tersebut kami terus upayakan agar semua WBP memiliki KTP yang valid, sehingga mereka dapat berpartisipasi pada Pemilu 2024 sebagai pemilih”, ungkap Dr. Ilham Djaya selaku Kakanwil Kemenkumham Sumsel, Senin (13/3).
Untuk menyukseskan hal tersebut, dikatakan Kakanwil Ilham, bahwa pihaknya sudah minta kepada Kalapas/Ka Rutan di Sumsel, untuk berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil dan Komisi Pemilihan Umum setempat.
Ilham menyebut berdasarkan data pada tanggal 10 Maret 2023 jumlah warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Sumsel tercatat 15.273 orang, di antaranya 96,93% atau sebanyak 14.804 orang yang sudah memiliki nomor induk kependudukan (NIK).
“Saat ini masih tersisa sebanyak 468 WBP yang belum memiliki NIK, untuk yang belum ini, kami terus upayakan dan koordinasikan dengan Disdukcapil agar mereka segera memiliki NIK yang valid”, ungkap Ilham.
Sebelumnya, Kakanwil Ilham menjelaskan Direktur Jenderal Pemasyarakatan juga telah mengeluarkan arahan, melalui Surat Nomor: PAS-UM.01.01-01 tanggal 17 Januari 2023 tentang pelaksanaan pemutakhiran data pemilih Pemilu 2024 di Lapas/Rutan.
“maka seluruh unit pelaksana teknis (UPT) tersebut harus melakukan menginput data narapidana dan tahanan secara lengkap pada aplikasi SDP (sistem database pemasyarakatan) serta melakukan sinkronisasi data NIK dan perbaikan anomali data narapidana”, ungkapnya. 
- Syarat Dukungan Kurang, KPU Kembalikan Formulir Tiga Bakal Calon Walikota Palembang Independen
- Pakai Putusan MK, KPU Dinilai Mengakali Aturan Pencalonan Kepala Daerah bagi Anggota Legislatif
- Suara Anjlok, PPP Banten Desak Muktamar Luar Biasa
