Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan diminta menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran produksi obat.
- Ridwan Kamil Bakal Gabung Parpol di 2022, Ini Alasannya
- Analis Pertahanan: Jokowi Lakukan Kejahatan Politik saat Menyatakan Presiden Boleh Berpihak
- Menteri ESDM Ganti Direktur Teknik dan Lingkungan Sunindyo, Bagaimana Kelanjutan Korupsi Pertambangan di Sumsel?
Baca Juga
Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago mendesak Menkes Budi Gunadi Sadikin melakukan langkah hukum terhadap perusahaan farmasi nakal yang terbukti melanggar aturan untuk dipidanakan.
"Dipenjarakan saja, jangan cuma sekadar dicabut izinnya. Laporkan kepada pihak yang berwajib, penjarakan. Karena apa, ini tindakan kriminal, ini nyawa lho. Nyawa," kata Irma saat rapat bersama Menkes dan BPOM di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (2/11).
Politikus Nasdem itu menyoroti banyaknya nyawa anak-anak hilang terkena penyakit gagal ginjal akut yang diduga akibat konsumsi obat batuk sirop yang mengandung cemaran etilen glikol dan dietilen glikol. Menurut dia, tak ada toleransi apapun kepada pihak yang melanggar produksi dan peredaran obat-obatan.
"Nyawanya melayang sekian banyak ini. Satu saja enggak kita toleransi, ini lebih dari ratusan," tuturnya.
Atas dasar itu, Irma juga mendorong Komisi IX DPR RI membentuk panitia kerja (Panja) terkait obat sirup yang diduga menyebabkan gagal ginjal akut. Dalam Panja ini, Komisi IX DPR nantinya akan mendalami tata kelola kefarmasian di Indonesia.
"Tata kelola bagaimana perlindungan kesehatan di rakyat Indonesia ini oleh Kemenkes maupun BPOM," kata dia.
Lebih lanjut, Irma memperkirakan, apabila Panja tidak selesai, maka akan dilanjutkan ke Panitia Khusus (Pansus). Hal itu perlu dilakukan agar obat sirop dan gagal ginjal akut menjadi jelas akar persoalannya.
"Jangan belum apa-apa beli obat ke sana ke mari, pak (Menkes). Saya enggak setuju nih. Benar-benar, kawan-kawan ya, jangan beli beli obat dulu deh kalau kasusnya belum jelas," tandasnya. 
- Oriental Circus Dituding Langgar HAM, DPR Minta Investigasi Tuntas
- DPR Tagih Kepastian Anggaran PSU Pilkada 2024 ke Pemerintah Pekan Depan
- Legislator PDIP Tolak Wacana Bikin Kementerian Haji
