Tertangkapnya Doni, oknum Anggota DPRD Palembang oleh petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) atas kepemilikan 5 kilogram sabu dan ribuan pil ekstasi membuat citra lembaga wakil rakyat tercoreng, demikian disampaikan Pengamat politik dan sosial Universitas Sriwijaya Andries Lionardo.
“Akibat peristiwa ini citra anggota dewan dimata masyarakat terganggu,”kata dia.
Menurut Andries pimpinan dan anggota DPRD Palembang harus membangun komunikasi dengan masyarakat sehingga lambat laun ada pengertian dari masyarakat bahwa oknum yang seperti itu, bukan seluruh wakil rakyat.
“Harus segera memperbaiki kinerja karena anggota dewan adalah perpanjangan tangan dari rakyat Palembang, tunjukkan kinerja yang positif,” kata Andries.
Sementara itu, Pemerhati Politik Drs Bagindo Togar Butar Butar mengatakan, sosok yang seharusnya menjadi anggota DPRD sebagai representasi atau cermin harkat masyarakat yang diwakilinya di lembaga legislatif.
Namun kini malah sebaliknya, perilaku dan karakter tercela melanggar hukum, yakni tindak pidana Narkoba. Tak tanggung tanggung, kiloan gram sabu dan ribuan butir pil ekstasi diperoleh jadi barang bukti hasil tangkapan oleh pihak berwajib. Sangat Jelas, sang Oknum anggota DPRD Kota Palembang ini bukan tergolong korban ataupun pemakai.
Dapat dipastikan Pengedar atau bagian dari jaringan sindikat yang beroperasi di daerah ini. Kewajiban pihak petugas hukum untuk mengembangkan kasus besar ini.
Artinya, putusan hukuman terberat menanti di pengadilan bagi oknum legislator dan kawannya. Dan juga, kemungkinan besar keterlibatan si oknum ini, bukan baru digeluti, sebelum menjadi wakil rakyat.
"Lantas muncul pertanyaan besar di benak kita, mengapa bisa figur yang sangat tak terpuji seperti ini bisa lolos dan terpilih menjadi anggota Parlemen daerah?,” katanya.
Dikatakannya, bukankah investasi moral, sosial dan intelektual menjadi prasyarat utama agar seseorang menjadi calon serta ditetapkan sebagai Wakil Rakyat yang terhormat.
“Alias tak semata mata oleh aspek finansial serta kedekatan khusus dengan elite parpol. Kasus mengejutkan publik kota ini, sepantasnya menjadi catatan khusus juga pembelajaran penting bagi publik maupun pengurus parpol, agar lebih ekstra selektif meloloskan dan memilih para bakal calon anggota legislatif,” tukasnya.
- Dana Rp 2,3 Triliun Kembali Digelontorkan untuk IKN
- Diduga Korupsi Rp 2,5 Triliun di LPEI, Empat Perusahaan Debitur Dilaporkan Sri Mulyani ke Jaksa Agung
- Sri Mulyani Waspadai Bangkrutnya Puluhan Perusahaan Properti China
