Presiden Joko Widodo diharapkan mengevaluasi Menteri Investasi/BKPM, Bahlil Lahadalia, atas kisruh soal izin usaha pertambangan (IUP). Karena jelas berdampak pada integritas pemerintahan.
- Lima Balon Anggota DPD RI Asal Sumsel Penuhi Syarat Dukungan Vermin
- Miliki Kursi Terbanyak, Ketum Golkar Berpeluang Jadi Cawapres Prabowo
- Batasi Gerak Parpol, PKB Ingin Presidential Threshold Diturunkan
Baca Juga
Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, berpendapat, apa yang dilakukan Bahlil kian memperkeruh suasana, dan pasti berpengaruh terhadap citra Jokowi yang selama ini dikenal dekat rakyat.
"Apa yang dilakukan Bahlil terkait pencabutan IUP yang banyak mendapat sorotan publik, semakin menggerus kepercayaan publik kepada pemerintahan Jokowi," kata Saiful, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (8/3).
Menurutnya, jika hal itu terus dibiarkan, pasti berdampak pada kepercayaan publik terhadap pemerintahan Jokowi.
"Ini kan makin memperburuk citra Jokowi, selain banyak sorotan soal kelangkaan beras, ditambah hingar-bingar pencabutan IUP yang tak sesuai dengan prosedur, tentu jadi puncak gunung es bagi pemerintahan Jokowi," kata Saiful.
Akademisi Universitas Sahid Jakarta itu juga menambahkan, jika masalah itu berlarut-larut, sudah sepantasnya Jokowi mengevaluasi Bahlil. Jika tidak, akan jadi bumerang bagi pemerintahan Jokowi.
"Saya kira Jokowi bijak dan adil, untuk itu sudah saatnya turun tangan. Bila tidak berubah dengan cepat, sangat tepat jika akhirnya harus mengevaluasi Bahlil dari kabinet," pungkas Saiful. 
- Kejagung Tetapkan 5 Tersangka Baru Korupsi PT Timah, 3 Orang Langsung Ditahan
- Tepis Rumor Bermain Izin Tambang, Bahlil: Bohong Banget!
- Bahlil Buka-bukaan soal Satgas Bisa Cabut IUP
