Proses pergantian Panglima TNI yang menekankan pada kapasitas dan kapabilitas dalam memimpin TNI merupakan pendekatan substantif yang perlu dicermati oleh Presiden Joko Widodo dalam menentukan pengganti Jenderal Andika Perkasa.
- Melihat Kecanggihan Kapal Penyapu Ranjau Laut Indonesia
- Penyelundupan Benih Lobster Senilai Rp 8 Miliar Digagalkan TNI AL
- Mudik Lebaran, TNI AL Siap Amankan Jalur Laut
Baca Juga
Pengamat militer Al-Araf menuturkan, Presiden Joko Widodo harus cermat dalam memilih Panglima TNI baru, dan mampu melihat rekam jejak serta prestasi yang dimiliki setiap kandidat.
“Presiden perlu mencermati secara seksama rekam jejak, prestasi, kompetensi dan integritas calon-calon yang ada, termasuk bebas dari dugaan korupsi, pelanggaran hukum dan kasus HAM,” kata Al-Araf kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (17/11).
Menurutnya, untuk mendapatkan kriteria calon Panglima TNI yang bebas dari pelanggaran hukum, dan memiliki rekam jejak yang bagus, Presiden Jokowi dapat meminta masukan dari berbagai pihak seperti Komnas Perempuan, Komnas HAM, KPK, akademisi, masyarakat sipil dan lainnya untuk menilai kualitas calon panglima TNI yang ada.
Oleh karena itu, lanjut Al-Araf penting agar Presiden memastikan sosok pengganti Andika Perkasa adalah sosok yang bebas dari dugaan pelanggaran HAM, memiliki komitmen pada demokrasi dan supremasi sipil, bebas dari korupsi, jauh dari penyalahgunaan jabatan, tidak terlibat dalam politik praktis, dan tidak memiliki catatan masuk terlalu jauh ke ranah sipil.
"Kami menilai pergantian panglima TNI kali ini adalah momentum besar terakhir yang dimiliki Presiden Jokowi untuk membuktikan komitmennya terhadap Reformasi TNI,” pungkasnya. 
- Jokowi Wariskan Utang Rp 7.800 Triliun pada Pemenang Pilpres 2024
- Benny K Harman: Saya Rasa Jokowi Dukung Sistem Proporsional Tertutup
- Ingatkan Jokowi Jangan Ugal-ugalan, Amien Rais: Nanti Terjungkal di Tengah Jalan
