PPDB SMP Online Bermasalah, Pemkot Palembang Didemo

Puluhan Ibu-ibu rumah tangga yang tergabung dalam Masyarakat Miskin Kota (MMK)  Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar aksi demo di depan Kantor Walikota Palembang, Selasa (20/6).(Dudy Oskandar/rmolsumsel.id)
Puluhan Ibu-ibu rumah tangga yang tergabung dalam Masyarakat Miskin Kota (MMK) Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar aksi demo di depan Kantor Walikota Palembang, Selasa (20/6).(Dudy Oskandar/rmolsumsel.id)

Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP di Palembang mengalami masalah. Sebab, para peserta didik kesulitan mengakses situs itu untuk mendaftar secara online.


Hal tersebut membuat puluhan Ibu-ibu rumah tangga yang tergabung dalam Masyarakat Miskin Kota (MMK) Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar aksi demo di depan Kantor Walikota Palembang, Selasa (20/6).

Ia meminta pemkot Palembang segera mengambil langkah cepat agar PPDB bisa diakses sehingga peserta didik dapat mendaftar.

“Sudah kita lihat kemarin  sehari atau dua hari aplikasi online down  hidup mati-hidup mati. Sehingga siswa tidak bisa mendaftar , ketika mereka mendaftar juga ada eror nama mereka tidak bisa keluar,”kata Ketua MMK  Aripin Kalender, Selasa (20/6). 

Para orang tua yang kesulitan mendaftar sempat datang ke sekolah untuk menanyakan kondisi aplikasi yang error. Meski telah di reset, namun aplikasi tersebut tetap tidak bisa diakses oleh warga melalui internet.

“Kita lapor dinas (Pendidikan), Dinas juga bingung , jadi kita juga bingung  aplikasi apa yang mereka pakai saat ini sementara lima tahun terakhir tidak ada permasalahan ketika aplikasi ini dijalankan. Ini aplikasi terbaru, katanya lebih canggih, lebih transparan tapi sangat bermasalah untuk penerimaan SMP se kota Palembang, “ ujarnya.

Selain itu, Aripin juga mempersoalkan soal zonasi sekolah yang dipakai SMP Negeri 44 dan SMP Negeri 31 serta SMP Negeri 61 yang berada di seberang Ulu. Sebab, jarak zonasi itu terlalu dekat sehingga potensi warga yang diterima sangat kecil.

Kesulitan mendaftar ke SMP ini semestinya menjadi perhatian pemerintah. Karena mereka terancam tidak dapat melanjutkan sekolah.

“Apo memang nak di suruh tawuran atau nak disuruh jadi begal oleh Pemerintah Kota Palembang Wallahu alam, nah disini tanggungjawab kota Palembang akan terus saya kejar, apabila masih ada anak didik tidak masuk sekolah,” katanya.

Sementara, Pelaksana Harian (Plh) Sekda Palembang M Yanurpan Yany mengatakan, aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan bagi pihaknya untuk  melakukan koordinasi ke dalam.

“Apa yang disampaikan soal penerimaan siswa baru  yang lagi berproses,  ini kaitan soal sistem dimana soal sistem ini banyak sekali ketergantungannya, setelah ini kami akan melakukan berkoordinasi dengan dinas pendidikan ,” katanya.