Polemik Balai Pertemuan, Ini Tanggapan Mantan Ketua Dewan Kesenian Palembang

Ketua Dewan Kesenian Palembang (DKP) periode 2009-2014 Suparman Romans/ist.
Ketua Dewan Kesenian Palembang (DKP) periode 2009-2014 Suparman Romans/ist.

Polemik Pembiaran Balai Pertemuan yang berada dibelakang Kantor Pemerintah Kota Palembang yang disuarakan oleh Aliansi Masyarakat Peduli Cagar Budaya (AMPCB) terus berlanjut.


Kali ini, mantan Ketua Dewan Kesenian Palembang (DKP) periode 2009-2014 Suparman Romans buka suara. Menurutnya, dilihat dari sejarah Balai Pertemuan memiliki histori yang kuat dengan kesenian.

Sehingga Balai Pertemuan tidak hanya sebatas cagar budaya saja, apalagi dahulu Balai Pertemuan ini dimanfaatkan oleh seniman untuk menggelar dan memamerkan kreativitas mereka untuk dipublikasi ke khalayak umum.

"Sejak saya menjabat sebagai ketua dewan kesenian periode 2009-2014 balai pertemuan ini sudah diusulkan untuk jadi dewan kesenian, karena tidak terlalu didengar, akhirnya isu tersebut semakin kuat dan membesar,” kata dia, Rabu (22/2).

Apalagi dia melihat, Balai Pertemuan adalah salah satu mata rantai pariwisata yang sudah saatnya pemerintah kota untuk lebih memanfaatkan aset aset ini, karena Palembang adalah kota wisata, wisatawan yang berkunjung kesini mau melihat bangunan bersejarah sekaligus melihat atraksi seni dan budaya yang ada di kota Palembang.

"Untuk isu Palembang Darurat Cagar budaya saya punya pandangan yang berbeda, ini persoalan anggaran karena Baznas kota memiliki anggaran maka serahkanlah ke Baznas untuk mengelolanya, tapi kalau untuk untuk peruntukkan, saya kira kurang tepat  kalau diserahkan ke Baznas," tandas dia.