Sudah merasakan sakitnya menjadi petugas partai selama hampir 10 tahun menjabat, Presiden Joko Widodo sepertinya tidak mau presiden berikutnya tetap petugas dari PDI Perjuangan. Untuk itu, Jokowi diyakini mendukung penuh pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
- Pesan Mahfud MD ke Prabowo: Benahi Hukum
- Koalisi PKS dan PKB Berlanjut di Pilkada
- Ini 5 Poin Sikap PDIP Terhadap Putusan MK
Baca Juga
Komunikolog politik dan hukum nasional, Tamil Selvan alias Kang Tamil mengatakan, PDIP kerap menyatakan bahwasanya Jokowi sebagai petugas partai.
Apalagi, munculnya Ganjar Pranowo sebagai bacapres PDIP yang juga tetap disebut oleh Megawati Soekarnoputri sebagai petugas partai.
"Kalau saya melihat, bisa jadi Jokowi ini sudah tahu bagaimana sakitnya menjadi petugas partai selama 10 tahun menjabat. Dan dia tidak mau presiden atau wakil presiden berikutnya itu adalah petugas partai berikutnya dari PDIP," kata Kang Tamil kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (23/10).
Kang Tamil meyakini, Presiden Jokowi merasa bahwa pejabat publik tidak akan bisa maksimal melaksanakan tugasnya ketika berstatus sebagai petugas partai.
"Ini diksi-diksi atau paling tidak ini rekaan-rekaan politik yang bisa kita lihat jelas, mengapa Jokowi tidak mendukung Ganjar. Ketimbang mendukung Ganjar, Jokowi lebih mendukung Prabowo. Dan memberikan simbol jelas mendukung Prabowo, yaitu dengan menerjunkan Gibran sebagai wakilnya Prabowo," jelas Kang Tamil.
Kang Tamil percaya, Presiden Jokowi mendukung penuh pasangan Prabowo-Gibran. Apalagi belakangan ini, anaknya Jokowi lainnya, yakni Kaesang Pangarep juga menjadi Ketum PSI yang mengidolakan Prabowo.
"Jadi kalau kita melihat, 2024 ini bukan pertarungan pilpres antara Prabowo dengan Anies dan Ganjar. Pilpres 2024 ini jelas pertarungan politik Jokowi dengan Megawati. Pertarungan politik melawan diksi petugas partai. Itu yang saya kira paling condong dan paling jelas untuk bisa kita lihat," pungkas Kang Tamil.
- Jokowi: Pabrik Baterai Listrik Pertama di RI akan Beroperasi Bulan Depan
- Pesan Mahfud MD ke Prabowo: Benahi Hukum
- Koalisi PKS dan PKB Berlanjut di Pilkada
