Munculnya wacana penundaan Pemilihan Umum 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden jelas tidak berdasarkan pada konstitusi negara. Hal ini bahkan mendorong krisis demokrasi baru.
- Putusan Penundaan Pemilu yang Berpotensi Non Eksekutabel
- Putusan Penundaan Pemilu 2024 oleh PN Jakarta Pusat Tak Pengaruhi Kerja KPU Sumsel
- Kental Muatan Politik, Rencana Penundaan Pemilu Harus Ditolak
Baca Juga
“Ini adalah hasrat kelompok yang menginginkan Indonesia masuk dalam krisis baru, yaitu krisis demokrasi,” kata pengamat politik Universitas Malikulsaleh, Teuku Kemal Fasya, kepada Kantor Berita RMOLAceh, Kamis (3/3).
Kemal Fasya mengatakan, wacana penundaan Pemilihan Umum 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden jelas bukan pilihan yang patut didengar. Usulan ini juga tidak layak dijadikan panduan.
Usulan tersebut, kata Kemal Fasya, hanya parasitisme kelompok elite politik. Meski mereka mengaku mengatasnamakan kepentingan ekonomi rakyat.
Kemal Fasya juga menilai ketua umum partai politik yang menyarankan Pemilu ditunda sebagai pengkhianat demokrasi. Padahal Joko Widodo sendiri, selaku presiden, tidak berkeinginan memperpanjang masa jabatannya.
“Mereka, ketua umum partai, mengatakan survei menginginkan, masyarakat Indonesia menginginkan. Tapi itu tidak memiliki bukti,” tutup Kemal Fasya.
- Putusan Penundaan Pemilu yang Berpotensi Non Eksekutabel
- Putusan Penundaan Pemilu 2024 oleh PN Jakarta Pusat Tak Pengaruhi Kerja KPU Sumsel
- Kental Muatan Politik, Rencana Penundaan Pemilu Harus Ditolak
