Kecurangan yang terjadi saat Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 saat Joko Widodo (Jokowi) ungguli pesaingnya seolah dilupakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
- SK Pj Bupati Muba Diperpanjang, Kinerja Apriyadi Dituntut Lebih Baik dari Tahun Sebelumnya
- Kombes Pratama Adhyasastra Jabat Dirlantas Polda Sumsel
- Sekjen Sebut Golkar Akan Bahas Nama Capres Akan di Bahas di Makassar
Baca Juga
Pengamat politik dari Motion Cipta Matrix, Wildan Hakim menanggapi tulisan Megawati yang dimuat di Harian Kompas pada Senin (8/4) dengan judul "Kenegarawanan Hakim Mahkamah Konstitusi".
"Opini Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri yang dituangkan dalam tulisan berjudul Kenegarawanan Hakim Mahkamah Konstitusi merupakan kritik halus terhadap proses demokrasi di Indonesia," kata Wildan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (12/4).
Namun kata dosen ilmu komunikasi Universitas Al Azhar Indonesia ini, kritikan Megawati yang tersaji dalam narasi ilmiah tersebut sudah terlambat.
Pengamat politik dari Motion Cipta Matrix, Wildan Hakim menanggapi tulisan Megawati yang dimuat di Harian Kompas pada Senin (8/4) dengan judul "Kenegarawanan Hakim Mahkamah Konstitusi".
"Opini Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri yang dituangkan dalam tulisan berjudul Kenegarawanan Hakim Mahkamah Konstitusi merupakan kritik halus terhadap proses demokrasi di Indonesia," kata Wildan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (12/4).
Namun kata dosen ilmu komunikasi Universitas Al Azhar Indonesia ini, kritikan Megawati yang tersaji dalam narasi ilmiah tersebut sudah terlambat. 
- Bakal Picu Konflik Baru, Mahfud MD Diminta Untuk Hentikan Investigasi PSSI ke Aremania
- Mengawal Janji Kepala Daerah Terpilih: Herman Deru Cik Ujung Wujudkan Sumsel Maju Terus untuk Semua
- Ukraina Umumkan Bencana Besar setelah Bendungan Kakhovka Jebol, 17.000 Warga Dievakuasi
