Kecurangan yang terjadi saat Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 saat Joko Widodo (Jokowi) ungguli pesaingnya seolah dilupakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
- 41 Parpol Sudah Daftar Sipol KPU, 20 di Antaranya Parpol Baru
- Anwar Usman Buat Aturan Baru, Hakim Konstitusi Bisa Dipecat jika Ditemukan Pelanggaran
- Kemhan dan TNI Raih Opini WTP dari BPK 5 Kali Berturut-turut
Baca Juga
Pengamat politik dari Motion Cipta Matrix, Wildan Hakim menanggapi tulisan Megawati yang dimuat di Harian Kompas pada Senin (8/4) dengan judul "Kenegarawanan Hakim Mahkamah Konstitusi".
"Opini Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri yang dituangkan dalam tulisan berjudul Kenegarawanan Hakim Mahkamah Konstitusi merupakan kritik halus terhadap proses demokrasi di Indonesia," kata Wildan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (12/4).
Namun kata dosen ilmu komunikasi Universitas Al Azhar Indonesia ini, kritikan Megawati yang tersaji dalam narasi ilmiah tersebut sudah terlambat.
Pengamat politik dari Motion Cipta Matrix, Wildan Hakim menanggapi tulisan Megawati yang dimuat di Harian Kompas pada Senin (8/4) dengan judul "Kenegarawanan Hakim Mahkamah Konstitusi".
"Opini Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri yang dituangkan dalam tulisan berjudul Kenegarawanan Hakim Mahkamah Konstitusi merupakan kritik halus terhadap proses demokrasi di Indonesia," kata Wildan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (12/4).
Namun kata dosen ilmu komunikasi Universitas Al Azhar Indonesia ini, kritikan Megawati yang tersaji dalam narasi ilmiah tersebut sudah terlambat. 
- Dianggap Kritik Prabowo, PDIP Sebenarnya Nyerang Jokowi
- Calon Kepala Daerah Harus Miliki Gagasan dan Networking Ketimbang Pencitraan
- Jabatan Bupati Bodong di Muara Enim, Siapa Bermain, Siapa Bertanggung Jawab?
