Kecurangan yang terjadi saat Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 saat Joko Widodo (Jokowi) ungguli pesaingnya seolah dilupakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
- Sejak Dikudeta, Arsjad Ngaku Belum Komunikasi dengan Anindya Bakrie
- Berlangsung Alot, Pleno LPJ PB PMII Akhirnya Digelar
- Terkait Hitung Ulang 1.325 TPS di OKU Selatan, KPU Sebut Sudah Laksanakan Rekomendasi Bawaslu
Baca Juga
Pengamat politik dari Motion Cipta Matrix, Wildan Hakim menanggapi tulisan Megawati yang dimuat di Harian Kompas pada Senin (8/4) dengan judul "Kenegarawanan Hakim Mahkamah Konstitusi".
"Opini Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri yang dituangkan dalam tulisan berjudul Kenegarawanan Hakim Mahkamah Konstitusi merupakan kritik halus terhadap proses demokrasi di Indonesia," kata Wildan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (12/4).
Namun kata dosen ilmu komunikasi Universitas Al Azhar Indonesia ini, kritikan Megawati yang tersaji dalam narasi ilmiah tersebut sudah terlambat.
Pengamat politik dari Motion Cipta Matrix, Wildan Hakim menanggapi tulisan Megawati yang dimuat di Harian Kompas pada Senin (8/4) dengan judul "Kenegarawanan Hakim Mahkamah Konstitusi".
"Opini Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri yang dituangkan dalam tulisan berjudul Kenegarawanan Hakim Mahkamah Konstitusi merupakan kritik halus terhadap proses demokrasi di Indonesia," kata Wildan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (12/4).
Namun kata dosen ilmu komunikasi Universitas Al Azhar Indonesia ini, kritikan Megawati yang tersaji dalam narasi ilmiah tersebut sudah terlambat. 
- Besok, Ribuan Buruh Bakal Geruduk DPR RI
- Jangan Asal Mengaku Wong Kito, Sultan Dorong Putra Asli Palembang Maju Pilwako, Ini Sosoknya!
- Sofyan Djalil Dinilai Layak Direshuffle, Karena Tak Mampu Atasi Mafia Tanah
