Ini Alasan Fraksi PKB Setuju Pemkot Palembang Tambah Utang

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kota Palembang Sutami Ismail. (Dudy Oskandar/rmolsumsel.id)
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kota Palembang Sutami Ismail. (Dudy Oskandar/rmolsumsel.id)

Pemkot Palembang kembali melakukan pinjaman kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp116 miliar. Sementara utang sebesar Rp218 miliar belum lunas dan masih dalam cicilan pelunasan.


Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kota Palembang, Sutami Ismail menilai utang tersebut sah-sah saja selagi untuk kepentingan masyarakat Palembang.

“Karena memang kondisi saat ini PAD lagi menurun, sementara Kota Palembang ini mengandalkan perdagangan dan jasa. Dari segi itu saja PAD kita minim, hotel-hotel banyak tutup, terus tamu-tamu pariwisata, perdagangan, UKM lagi menurun sekarang. Saya pikir untuk kemaslahatan umat Kota Palembang ini kita setuju,” kata politisi PKB ini, Senin (28/6).

Sutami menekankan, dibalik keputusan berutang tersebut haruslah tepat penggunaan. Karena setiap utang harus dibayar dan wajib dibayar.

Diakui mantan wartawan ini, hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan Pemkot Palembang terkait utang ini.

“Sejauh ini belum ada laporan ke fraksi. DPRD harus tahu soal ini. Mungkin di pimpinan sudah mengetahui itu,” tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Anggaran Daerah (BPKAD) Kota Palembang, Zulkarnain mengatakan, Pemkot tengah mengupayakan untuk pembayaran utang. Namun di tengah upaya itu, Pemkot juga akan melakukan pinjaman ke PT SMI sebesar Rp116 miliar.

“Dana ini bukan untuk bayar utang (terdahulu). Tapi untuk membantu pembiayaan pembangunan infrastruktur di Kota Palembang,” katanya, Senin (21/6).

Zulkarnain mengatakan, pihaknya telah mencicil utang tahun 2019/2020 untuk pembangunan infrastruktur kepada pihak ketiga hampir 50 persen dari total hutang Rp218 miliar.

“Setengah lagi utang yang belum dibayarkan ditargetkan selesai di Agustus 2021,” ujarnya.

Sementara itu, Sekda Kota Palembang, Ratu Dewa mengatakan, Pemkot akan secara berangsur untuk melunasi utang yang belum dibayarkan asalkan serapan PAD membaik.

“Kita lihat hasil pendapatan daerah dulu. Sebab sejauh ini serapan baru 20,93 persen di awal Juni atau Rp267 miliar,” terangnya.