Pemkot Palembang dan BPJS Kesehatan Sinergi Wujudkan Perlindungan Kesehatan Menyeluruh

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang,  Aprizal Hasyim,  saat  pertemuan dengan BPJS Kesehatan di Ruang Rapat Setda Kota Palembang. (Handout)
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang, Aprizal Hasyim, saat pertemuan dengan BPJS Kesehatan di Ruang Rapat Setda Kota Palembang. (Handout)

Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang menunjukkan komitmen serius dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh warganya dengan menjalin sinergi penuh bersama BPJS Kesehatan Kota Palembang.


Program ini sejalan dengan visi dan misi unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang yang menargetkan jaminan kesehatan menyeluruh bagi masyarakat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang, Aprizal Hasyim, menegaskan bahwa Pemkot telah menyiapkan anggaran dan strategi terstruktur untuk menjamin seluruh warga mendapatkan hak atas layanan kesehatan. 

“Komitmen pemerintah kota tidak main-main. Kita telah siapkan anggaran dan strategi matang untuk memastikan seluruh warga mendapatkan layanan kesehatan yang layak,” ujar Aprizal usai pertemuan dengan BPJS Kesehatan di Ruang Rapat Setda Kota Palembang.

Ia mengungkapkan, saat ini cakupan jaminan kesehatan di Kota Palembang telah mencapai 100 persen, dengan tingkat keaktifan peserta mencapai 87 persen. 

“Ini membuktikan hampir seluruh warga Palembang telah terlindungi dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sebuah capaian yang patut diapresiasi,” tambahnya.

Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kota Palembang, Edy Surlis, turut memberikan apresiasi atas capaian tersebut. Ia menyebut, Kota Palembang menjadi daerah dengan jumlah pembiayaan peserta JKN melalui APBD tertinggi di Sumatera Selatan, dengan lebih dari 200 ribu peserta didanai.

“Langkah ini luar biasa. Kota Palembang benar-benar telah melaksanakan program JKN sesuai ketentuan Rencana Rinci Cakupan Penduduk (RRC PNM) dari pemerintah pusat,” kata Edy.

Selain pembiayaan lewat APBD, BPJS Kesehatan Kota Palembang juga aktif melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Termasuk di antaranya program donasi kesehatan yang memungkinkan peserta mandiri untuk membantu warga kurang mampu yang belum bisa membayar iuran.

“Melalui program ini, kita membangun solidaritas sosial dalam sektor kesehatan. Bukan hanya pemerintah, masyarakat pun punya peran besar dalam memperluas akses layanan kesehatan,” ungkap Edy.

Edy menambahkan, dengan kolaborasi yang kuat antara Pemkot dan BPJS Kesehatan serta partisipasi aktif masyarakat, Palembang semakin dekat dalam mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) yang adil, inklusif, dan merata.

“Sinergi ini akan terus kita perkuat. Ke depan, tidak boleh ada satu pun warga Palembang yang tertinggal dalam mendapatkan layanan kesehatan,” pungkasnya.