Mencermati pro-kontra mengenai Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Ciptaker) yang kini berkembang di tengah masyarakat, PDI Perjuangan membuka ruang dialog untuk semua pihak.
- Cipayung Plus Serukan Capres-Cawapres Tak Posisikan Kaum Muda Objek Politik
- Jelang Pemilu 2024, KPU Palembang Usulkan Penataan Dapil
- Prabowo Akan Temui Jokowi Usai Gibran Diusung Jadi Cawapres
Baca Juga
Hal itu dilakukan PDIP sebagai parpol pengusung Pemerintahan Jokowi-Maruf dan mendukung adanya Omnibus Law RUU tersebut.
"Kami mendengar, partai membuka diri terhadap dialog. Karena banyak yang sebenarnya menerima informasi tidak tepat atas RUU Ciptaker tersebut sehingga ada kepentingan-kepentingan politik yang menunggangi pembahasan Omnibus Law ini," kata Sekjen PDIP, hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Senin (9/3/2020).
PDIP sendiri, kata Hasto, memiliki konstituen dari kalangan buruh. Sehingga wajib bagi pihaknya untuk memberikan ruang penjelasan.
"Kami akan memastikan jangan sampai kepentingan tenaga kerja kita dikorbankan karena hal tersebut (kepentingan politik)," imbuhnya.
Saat disinggung mengenai adanya rencana aksi massa seperti 'Gejayan Memanggil', pihaknya juga membuka ruang dialog. Partai pimpinan Megawati Soekarnputri ini bahkan akan membentuk tim khusus yang menangani isu RUU ini, termasuk menyerap aspirasi yang ada.
"Terkait perbedaan tafsir, harus didialogkan bersama-sama. Toh RUU ini belum final. Beberapa perubahan masih terjadi. Maka dengan dialog itulah kami akan memasukkan apa yang menjadi concern masyarakat," pungkasnya.
- Lima Prajurit TNI Resmi Tersangka Penyerangan Polres Jayawijaya
- Terima Mantan Caleg Jadi Anggota PPS, KPU OKU Selatan Dilaporkan ke DKPP
- Presiden Jokowi dan Keluarga Digugat ke PTUN
