Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang komitmen bakal diteruskan beberapa pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) 2024, dinilai positif bagi pembangunan perekonomian Indonesia ke depan.
- PKB: Cak Imin Dipingit Bukan Tunggu Deklarasi Capres-Cawapres PDIP
- Implementasi NIK Jadi NPWP Ditunda Sampai Juli 2024
- Soal Pengungsi Rohingya, Masyarakat Aceh Jangan Terbawa Arus Kebencian
Baca Juga
Pakar ekonomi pembangunan Universitas Indonesia (UI), Teguh Dartanto memperhatikan, gagasan cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka terkait pembangunan ekonomi harus melalui pemerataan investasi, sudah tepat.
Menurutnya, melalui pembangunan IKN yang digagas Presiden Joko Widodo bersama jajaran pemerintahannya, merupakan upaya pemerintah dalam mengebut ketertinggalan wilayah luar Jawa, termasuk Indonesia bagian timur.
"Kita harus menggeser industri-industri keluar Jawa, supaya ada pusat pertumbuhan baru, IKN mungkin salah satunya. Tapi itu saja tidak cukup, ada juga Sulawesi dan wilayah timur lainnya yang harus dikembangkan," ujar Teguh kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (23/12).
Dia mengamati, langkah Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sudah on the track, bahwa investasi harus berimbang di Jawa dan luar Jawa.
"Sayangnya, banyak orang mereduksi investasi hanya jalan tol saja, padahal itu hanya sebagian kecil. Kan ada bendungan, pelabuhan, kereta api," ucap Teguh.
"Justru pembangunan itulah yang akan menarik investor untuk datang ke luar Jawa, khususnya daerah Indonesia Timur," sambungnya.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI itu menilai, langkah pemerintah menggalakkan investasi di luar Pulau Jawa sebagai kebijakan yang tepat, karena bisa menghapus kesenjangan yang menurutnya 52 persen perekonomian Indonesia masih terpusat di Jawa.
"Jadi siapapun presidennya, pemerataan investasi adalah keharusan. Pembangunan di luar Jawa harus didorong, tidak bisa Jawa sentris" pungkasnya. 
- Realisasi Anggaran untuk IKN Capai Rp4,3 Triliun per April 2024
- Harga Material IKN Berpotensi Naik Akibat Konflik Iran-Israel
- Brunei Bantah Terlibat dalam Proyek Kereta Cepat Malaysia-IKN Senilai Rp1.115 T
