Pemerintah Kabupaten Muara Enim siap mendukung penuh program nasional Sekolah Rakyat yang diinisiasi Kementerian Sosial RI.
- PT ASL Diduga Masih Beroperasi Meski Disanksi, Mahasiswa Soroti Lemahnya Pengawasan Pemkab Muara Enim
- Wabup Muara Enim Wajibkan Kades Alokasikan 20 Persen Dana Desa untuk Ketahanan Pangan
- Gedung RSUD Rabain Muara Enim Bakal Dibangun 13 Lantai
Baca Juga
Komitmen ini ditegaskan langsung oleh Bupati Muara Enim, H. Edison, saat memimpin rapat pembahasan penyediaan lahan untuk sekolah tersebut di Ruang Rapat Bupati, Rabu (4/6).
"Ini adalah proyek strategis yang sangat membantu masyarakat dan pemerintah daerah. Kita harus dukung penuh dan kita harus dapat," tegas Edison.
Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif nasional untuk menyediakan pendidikan gratis berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Seluruh biaya ditanggung negara, mulai dari pendidikan, asrama, makan, seragam, hingga kebutuhan belajar.
"Anak-anak akan tinggal di asrama, semuanya dibiayai Kemensos. Ini upaya konkret untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi," jelas Edison.
Bupati Edison berharap program ini menjadi tonggak peningkatan kualitas SDM di Muara Enim.
“Ini bukan hanya soal pendidikan, tapi investasi jangka panjang untuk masa depan daerah kita. Semoga lokasi yang kita tawarkan bisa diterima Kemensos RI,” pungkas Edison.
Untuk mendukung realisasi program ini, Pemkab Muara Enim menyiapkan tiga opsi lokasi lahan yakni di Desa Muara Lawai, kawasan Trans-AD (Bumi Perkemahan), dan wilayah Gunung Megang. Lahan yang dibutuhkan minimal seluas 8 hektar, datar, satu kawasan, bebas banjir dan polusi, serta jauh dari jalur SUTET.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Muara Enim, Lido Septontoni, menjelaskan bahwa dari total 200 unit Sekolah Rakyat yang akan dibangun di seluruh Indonesia pada 2026, saat ini sudah ada 53 daerah yang masuk tahap pertama. Pemkab Muara Enim menargetkan bisa masuk dalam tahap kedua.
"Lahan minimal 8 hektar karena akan dibangun asrama, sekolah, lapangan, dan fasilitas lainnya dengan nilai proyek sekitar Rp200 miliar dari dana pusat," terang Lido.
Sekolah Rakyat ini akan menampung sekitar 1.000 siswa dari SD hingga SMA se-Kabupaten Muara Enim, bahkan direncanakan akan dikembangkan hingga jenjang politeknik.
Program ini menyasar anak-anak dari keluarga desil 1 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sekolah akan mengadopsi kurikulum nasional dengan tambahan materi karakter, kepemimpinan, nasionalisme, dan keterampilan berbasis kebutuhan lokal.
"Sekolah ini benar-benar gratis. Pendidikan, makan, seragam, hingga asrama semuanya ditanggung pemerintah. Sayang kalau kesempatan ini dilewatkan," tegas Lido. 
- Tunggu Arahan Teknis, Disdik Sumsel Dukung Sekolah Rakyat di Palembang
- PT ASL Diduga Masih Beroperasi Meski Disanksi, Mahasiswa Soroti Lemahnya Pengawasan Pemkab Muara Enim
- Wabup Muara Enim Wajibkan Kades Alokasikan 20 Persen Dana Desa untuk Ketahanan Pangan
