Anggota Komisi V DPR RI Irwan menilai langkah pemerintah mengizinkan beroperasinya moda transportasi bisa berdampak buruk sangat luas. Apalagi tidak tertutup kemungkinan, kebijakan itu bisa dimanfaatkan untuk memasukkan Tenaga Kerja Asing (TKA) ke Indonesia.
- Elektabilitas Turun, Anies Disarankan Gandeng Tokoh NU yang Berseberangan dengan Muhaimin
- Komisi I DPRD Sumsel: Kewenangan Pilwabup Muara Enim Ada di DPRD
- Tanpa Kompromi, Panglima Minta Prajurit TNI Mundur jika Nyaleg
Baca Juga
Menurut dia, sangat mungkin TKA bisa masuk ke Indonesia setelah muncul kebijakan baru terkait moda transportasi.
"Pelonggaran tranportasi darat, laut dan udara tentu sangat berpotensi untuk dimanfaatkan masuknya Warga Negara Asing (WNA) dan TKA ke Indonesia dan ke daerah. Apalagi ada nomenklatur operasional lainnya menimbulkan multitafsir dan rentan digunakan untuk operasional transportasi TKA ke dalam negeri," kata Irwan dalam pesan kepada jpnn.com, Jumat (8/5/2020).
Irwan Fecho tidak setuju pemerintah mengizinkan beroperasinya kembali moda transportasi di masa PSBB.
Selain bisa diselewengkan, kebijakan itu bertentangan dengan upaya pemerintah menekan penularan virus corona.
"Tentu tidak tepat mengaktifkan kembali operasional moda transportasi di saat perkembangan COVID-19 di tanah air masih terus naik.
Saat ini, kata dia, temuan kasus baru pasien COVID-19 masih tinggi. Hingga kini, belum muncul tanda-tanda kurva penularan menunjukkan tren penurunan.
"Bahkan, datanya menurut kurva kami masih di lereng, belum melewati puncak pandemi COVID-19. Seharusnya makin ada pengetatan moda transportasi di tanah air," tegas Irwan.
Sebagai informasi, pemerintah mengizinkan beroperasinya seluruh moda transportasi, per Kamis (7/5) kemarin.
Menhub Budi Karya menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan salah satu penjabaran dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idulfitri 1441 Hijriah dalam rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19.
“Intinya penjabaran artinya dimungkinkan semua moda angkutan udara, kereta api, laut, bus kembali beroperasi dengan catatan harus menaati protokol kesehatan,” kata Budi Karya dalam Rapat Kerja virtual dengan Komisi V DPR di Jakarta, Rabu (6/5). [ida]
- Cuma Undang Anies-Cak Imin, Ijtima Ulama: Mereka Pasangan yang Penuhi Syarat
- Protes Hasil Muscab, Kader Demokrat Ajukan Gugatan ke Mahkamah Partai
- Pertahankan AHY, Demokrat Muara Enim Ajukan Perlindungan Hukum ke Mahkamah Agung
