Meskipun pelaksanaan Pemilu 2024 secara formal dianggap aman, lancar, dan sukses, namun secara kualitas, kondisi demokrasi Indonesia dinilai tidak baik. Pelanggaran yang terjadi tidak diusut hingga tuntas, meninggalkan dampak yang merugikan bagi demokrasi negara ini.
- Relawan Sebut Ganjar Pranowo Siap Jadi Capres Meski Tak Diusung PDIP
- PKB Sumsel Dorong Milenial Menjadi Pengawas Eksternal di Pemilu 2024
- DPD RI Sambut Baik Tuntutan Mati Terhadap Pembunuh Imam Masykur
Baca Juga
Wakil Ketua Koalisi Pewarta Pemilu dan Demokrasi (KPPD), Ya'kub Pryatama menyebutkan demokrasi Indonesia saat ini sedang dalam kondisi yang tidak memuaskan.
Menurutnya, dalam situasi seperti ini, pewarta harus bekerja maksimal untuk memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat, karena pada akhirnya, masyarakatlah yang akan menilai.
"Dalam kondisi seperti ini, ketika masyarakat tidak menerima, maka akan terjadi pembiaran terhadap pelanggaran pemilu. Sayangnya, masih banyak yang tutup telinga terhadap hal ini di Indonesia," ujarnya dalam acara Konsolidasi Media dalam Rangka Penguatan Pemberitaan Hasil Pemilu 2024 yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI di Guns Cafe, pada Kamis (7/3).
Menurut Pryatama, Indonesia tampaknya kembali memasuki zaman kegelapan dengan melihat kondisi demokrasi saat ini. Ia juga menyayangkan kurangnya penanganan terhadap pelanggaran pemilu, baik di tingkat daerah maupun nasional.
"Pengusutan pelanggaran di daerah oleh Bawaslu mungkin dirasa masih kurang lantaran minim bukti maupun kualitas SDM, tapi di tingkatan nasional, pengusutan pelanggaran ini seolah tidak pernah dikaji hingga tertutup oleh pemberitaan lain," terangnya.
Sementara itu, Wenny Ramdiastuti, seorang wartawan senior di Sumatera Selatan, mengatakan pemilu kali ini dipersepsikan oleh sebagian orang sebagai pemilu yang tidak berjalan baik. Hal ini dikarenakan banyaknya asumsi pemilu kali ini dipengaruhi oleh kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan massif.
Pada kesempatan yang sama, Kabiro Humas dan Hukum Bawaslu RI, Agung Bagus Gede Bayu Indra Atmaja, menyatakan, kegiatan tersebut bertujuan untuk menjalin sinergi antara Bawaslu dan media massa dalam rangka penguatan pemberitaan hasil pemilu 2024.
Ia juga menekankan pentingnya peran media dalam mengawasi tahapan pemilu hingga Pilkada, serta memberikan informasi yang obyektif dan berimbang kepada masyarakat. 
- PDIP: Rakyat Khawatir Syarat Pemimpin Harus Punya Koneksi Politik dan Uang
- 7 Ribu Personel Gabungan TNI-Polri Siap Amankan Gedung MK
- Bamsoet Dukung Prabowo-Gibran Pisahkan Ditjen Pajak dari Kemenkeu
