Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD tidak mempersoalkan banyaknya kritik masyarakat terhadap kebijakan Presiden Joko Widodo melarang buka bersama pejabat negara.
- Tingkatkan Keamanan Jelang Buka Puasa, Satlantas Empat Lawang Gencar Patroli Ngabuburit
- LRT Sumsel Perbolehkan Penumpang Buka Puasa di Kereta, Begini Aturannya
- Soal Larangan Bukber, JK: Kita Bukan ASN, Jadi Bebas-bebas Saja
Baca Juga
Kebijakan Presiden Jokowi tersebut ditujukan bagi para menteri, Panglima TNI, Kapolri, hingga kepala badan/lembaga.
Bagi Mahfud, kritik yang disampaikan masyarakat merupakan bentuk demokrasi. Dan demokrasi, memungkinkan masyarakat menilai atas kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.
"Enggak apa-apa, terima kasih. Sebagai kritik harus selalu ada yang seperti itu. Itu namanya demokrasi. Artinya orang Islam merasa memiliki Indonesia ini," kata Mahfud saat hadir acara Tadarus Kebangsaan di Hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (25/3).
Lalu, apakah ada kemungkinan Presiden Jokowi mencabut larangan buka bersama itu, Mahfud mengaku belum mendengarnya. Menurut Mahfud, jika memang masyarakat ingin larangan buka bersama itu dicabut, prosesnya mudah bagi Presiden Jokowi.
Sebab, kata Mahfud, larangan tersebut hanya dituangkan melalui surat edaran (SE). Artinya, mekanismenya sangat mudah bagi presiden. 
- Pesan Mahfud MD ke Prabowo: Benahi Hukum
- Melanjutkan Etos Ramadan untuk Indonesia Bahagia
- Tunggu Putusan MK, Alasan Mahfud MD Belum Sampaikan Selamat ke Prabowo
