Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan Amrah Muslimin mengatakan Pemilihan Umum 2024 berbeda jauh dengan Pemilu 2029 sebelumnya. Pasalnya, tugas KPU Sumsel akan memiliki tugas yang lebih berat lantaran Pemilu di tahun 2024 mendatang digelar serentak bersamaan Pilpres dan Pilkada serentak di 17 Kabupaten/Kota.
- Siang Ini, Komisi II DPR Evaluasi Pelaksanaan Pilkada 2024
- Keserentakan Pemilu Digugat ke MK, DPR Siap Evaluasi Bersama Stakeholder
- KPU Kota Palembang Gelar Simulasi Pemungutan Suara Pemilu 2024 untuk Uji Kesiapan
Baca Juga
"Memang Pemilu 2024 nanti berbeda dengan penyelengaraan sebelumnya, karena akan ada Pilpres dan Pilkada serentak. Inilah yang menjadi tugas kita lebih berat," kata Ketua KPU Amrah Muslimin dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Hotel Wyndham Palembang, Selasa (21/6) malam.
Kendati demikian, hal itu bisa diselesaikan dengan bantuan stakeholder terkait. Dia berharap ada kekompakan agar dapat menciptakan penyelengaraan Pemilu yang sukses. "Maka dari itu saya berharap betul bantuan dari stakeholder yang ada. Dengan Kekompakan yang terlihat dari pemilu sebelumnya saya yakin penyelenggaraan 2024 di Sumsel akan sukses," katanya.
Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel, S.A Supriono berharap adanya rakor ini dapat menyatukan persepsi dan meningkatkan sinergitas antara Pemprov Sumsel, KPU Sumsel, Bawaslu Sumsel serta lembaga atau instansi terkait lainnya.
"Dengan begitu pemantapan persiapan penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak akan terwujud komitmen bagi kita semua," ungkap Supriono saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Herman Deru.
Tak hanya itu, Supriono mengatakan setelah ditetapkan seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan yakni dipertengahan Juni 2022 maka peran Pemerintah daerah terkait ini dengan cara menjamin ketersediaan anggaran mulai dari tahapan hingga dilaksanakannya pemilihan serentak.
"Tak hanya itu peran yang kita lakukan adalah memberikan pendidikan politik bagi seluruh masyarakat. Agar terwujudnya pemilihan yang bebas dari politik uang, serta mendorong terwujudnya suasana yang kondusif, aman, damai dan lancar," ungkapnya.
Peran tak kalah penting lagi lanjut Sekda adalah untuk menginisiasi para peserta mulai partai politik, paslon harus mendeklarasikan taat prosedur dan mekanisme pemilihan serta lainnya. 
- KPK Bakal Panggil Bos Perusahaan Asal Lamteng Terkait OTT di OKU
- KPU Sumsel Tetapkan Debat Kandidat PSU Empat Lawang 10-15 April
- Pemprov Sumsel Siapkan Dana BTT Untuk PSU di Empat Lawang
