Sejumlah pagar kawat berduri telah menutupi sebagian Jl. POM IX sejak pukul 10.00 WIB di kawasan simpang lima DPRD Sumsel. Sama seperti aksi sebelumnya pada Kamis (7/4), hal ini dilakukan sebagai upaya antisipasi terjadinya kerusuhan.
- Protes Soal PPDB, HIMPKA Datangi DPRD Sumsel
- Digadang Jadi Pimpinan DPRD Sumsel, Begini Komentar Ilyas Panji Alam
- Kembalikan Formulir ke Hanura, Holda Optimis Diusung Parpol di Pilgub Sumsel
Baca Juga
Selain pembatasan jalan yang dilakukan sebanyak 1.750 personel gabungan juga telah bersiap menyambut masa aksi yang akan melakukan demonstrasi di depan kantor DPRD Provinsi Sumsel, Senin (11/4).
"Untuk aksi yang akan dilakukan oleh sejumlah elemen masyarakat pada hari ini, kami telah menerjunkan sebanyak 1.750 personel gabungan dari TNI, Polri dan Satpol PP," kata Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Mokhammad Ngajib saat diwawancarai.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, masa aksi yang akan turun hari ini diketahui akan lebih banyak daripada aksi sebelumnya yang dilakukan aliansi BEM Se-Sumsel.
"Sehingga bagi rekan-rekan yang ingin menyampaikan pendapat di muka umum supaya dapat bersama-sama menjaga, menghormati dan melakukan demo dengan damai," lanjut Ngajib.
Dari pantauan yang dilakukan Kantor Berita RMOLSumsel di lokasi, ribuan mahasiswa yang di dominasi dari aliansi BEM Nusantara sudah mulai berdatangan menggunakan kendaraan roda dua.
Hal ini sempat menyebabkan arus lalu lintas semrawut dikarenakan kepadatan yang terjadi. "Untuk arus lalu lintas sebelumnya telah kami himbaukan kepada masyarakat sesuai dengan jalur yang telah kami atur. Kalau misalnya nanti ada siatusi berkembang, gunakan saja jalur yang sudah kita arahkan, sehingga harapannya kota palembang lancar," pungkasnya.
Adapun aksi hari ini akan dilakukan oleh sejumlah elemen mahasiswa dari Aliansi Kader Mahasiswa Muhammadiyah Palembang, Aliansi BEM Nusantara, dan Cipayung Plus Kota Palembang, Aliansi Organda Mahasiswa Se-Sumsel dengan membawa poin tuntutan utama yakni menolak kenaikan harga bahan pokok, BBM dan PPN 11 persen, Meninta pengusutan dan mencopot oknum menteri yang terlibat dalam pengusulan 3 periode jabatan presiden, menolak pemindahan IKN, konflik Agraria, Menghentikan kriminalitas aktivis. 
- Protes Soal PPDB, HIMPKA Datangi DPRD Sumsel
- Digadang Jadi Pimpinan DPRD Sumsel, Begini Komentar Ilyas Panji Alam
- Kembalikan Formulir ke Hanura, Holda Optimis Diusung Parpol di Pilgub Sumsel
