Puluhan seniman, budayawan di Sumatera Selatan (Sumsel) yang tergabung dalam Aliansi Seniman Menggugat (Asam) menggelar aksi unjuk rasa halaman kantor Gubernur Sumsel, Selasa (29/8).
- Museum Bayt Al-Qur'an Al-Akbar Terpilih dalam Program Revitalisasi Situs oleh Polda Sumsel
- Istri Habib Rizieq Meninggal Dunia, Besok Dimakamkan di Bogor
- Glek dan Komunitas BerbagiSob Bantu Korban Banjir-Kebakaran
Baca Juga
Massa menuntut Gubernur Sumsel H Herman Deru untuk segera respons atas berbagai permasalahan yang ada dalam tubuh Dewan Kesenian Sumatera Selatan (DKSS).
Aksi unjuk rasa juga diwarnai dengan pembacaan puisi , pantomim dan membuat lukisan secara langsung terkait kisruh di tubuh DKSS tersebut.
Menurut Koordinator Aksi (Korak), Martha Astra, aksi dilakukan dengan tujuan menyuarakan keprihatinan mereka terhadap sejumlah isu penting yang terkait dengan DKSS.
Salah satu poin utama dalam unjuk rasa ini adalah pemilihan Ketua baru DKSS periode 2023-2028 yang akan segera dilaksanakan.
Menurut Martha Astra, aksi ini menjadi penting karena munculnya ketidakjelasan dalam pendaftaran calon Ketua DKSS yang telah membingungkan masyarakat.
"Dari informasi pendaftaran calon ketua saja sudah simpang siur, seolah pembohongan publik," katanya.
Selain itu, aksi ini juga didorong oleh dugaan kuat terkait masalah administrasi dalam posisi jabatan di DKSS, seperti yang diakui oleh bendahara DKSS yang mengakui minimnya keterlibatannya dalam kegiatan DKSS selama menjabat.
Martha Astra juga menekankan bahwa DKSS seharusnya dibekukan sementara waktu dan proses Musyawarah Daerah (Musda) harus dihentikan.
Pihaknya meminta kepada Gubernur Sumsel dan Dinas Budaya dan Pariwisata Sumatera Selatan (Disbudpar Sumsel) untuk mengambil tindakan tegas dalam menyikapi situasi ini.
Selain itu, aksi unjuk rasa ini juga menyoroti dugaan politisasi dan praktik money politik dalam pemilihan Ketua DKSS dalam dua periode terakhir.
Martha Astra menekankan perlunya tindakan tegas dari pihak berwenang, termasuk Gubernur Sumatera Selatan, untuk menghentikan praktik semacam itu.
Lebih lanjut, pihaknya menolak adanya Penjabat Ketua DKSS berdasarkan SK Rapat Pleno dan menyoroti bahwa masa kepengurusan DKSS saat ini telah berakhir pada 25 Juni 2023, sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan.
Menurut Martha ada tiga tuntutan yang disampaikan pembekuan DKSS hingga adanya Keputusan Gubernur Sumatera Selatan mengenai Pelaksana Tugas DKSS.
Lalu penolakan terhadap Musda DKSS yang diumumkan dan dilaksanakan oleh PLT DKSS dan Panitia yang dinilai tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan permohonan kepada Gubernur Sumatera Selatan untuk mengeluarkan Keputusan kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan agar melaksanakan Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub DKSS).
Seniman Sumsel Ali Goik mempermasalahkan soal Plt DKSS dimana mekanisme Plt tidak dikenal dalam DKSS.
“Kepengurusan mereka habis pada tanggal 25 Juni, harusnya Ketua DKSS melaporkan hal tersebut kepada Gubernur, karena Gubernur yang telah mengSKkan mereka tapi ini tidak, mereka sewenang-wenang kepengurusan sudah selesai mereka membentuk kepanitiaaan dan melaksanakan musda , pertanyaannya pertanggungjawaban kepengurusan DKSS dimana, kalau langsung ada Musda sementara uang-uang yang mereka pakai adalah uang negara walaupun sedikit dan harus dipertanggungjawabkan oleh Ketua DKSSS,” katanya.
Sedangkan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Sumsel Aufa Syahrizal Sarkomi yang menemui massa memastikan siapapun yang menjadi carateker DKSS dia tidak boleh mencalonkan diri sebagai calon ketua DKSS supaya netral dan dia bertanggungjawab mengantarkan Musda DKSS sesuai AD/ART DKSS.
Selain itu mewakili Pemerintah provinsi Sumsel, Aufa mengaku akan memanggil Kepengurusan DKSS yang demisioner untuk mereka membentuk rapat sesama pengurus DKSS untuk memilih atas kesadaran bersama siapa yang akan menjadi carateker sampai Musda DKSS berjalan.
"Saya akan meminta mereka untuk menunda atau membuat pengumuman kembali masalah penjaringan calon Ketua DKSS, silahkan kalau kalian punya calon segera daftarkan diri penuhi persyaratannya," katanya.
Soal keuangan DKSS yang tidak jelas menurut Aufa dipersilahkan pengurus DKSS yang lama mempertanggungjawabkan dan tergantung peserta Musda DKSS menerima atau tidak.
"Maka point-point yang saya sebutkan tadi menjadi tanggungjawa saya , jadi teman-teman percayakan kepada kami , tapi kami bukan eksekutor tapi akan memberikan masukan dan mudah-mudahan masukan bisa diterima dan apa yang teman-teman sampaikan kita akomodir dan akan kami sampaikan ini bisa dilaksanakan dan kita berharap musda yang akan dilaksanakan berjalan sesuai koridor, ini hanya bicara masalah waktu," katanya.
Diakhir acara, Aufa menerima lukisan yang mengambarkan kisruh di tubuh DKSS tersebut langsung dari massa Asam. 
- Polri Pilih Evakuasi Kapolda Jambi dan Rombongannya dengan Jalur Udara
- Kemenag Pantau Hilal Awal Ramadan 1445 H di 134 Titik, Ini Lokasinya
- PT KAI Buka Lowongan Kerja, Simak Kriteria dan Persyaratannya
