Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan dan juga Ketua Umum Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) H Nasrun Umar secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pengurus Komisariat Wilayah Forsesdasi Sumsel Tahun 2020 . di Hotel Novotel Palembang, Jumat (11/9/2020) malam.
- Dana Rp 2,3 Triliun Kembali Digelontorkan untuk IKN
- Diduga Korupsi Rp 2,5 Triliun di LPEI, Empat Perusahaan Debitur Dilaporkan Sri Mulyani ke Jaksa Agung
- Sri Mulyani Waspadai Bangkrutnya Puluhan Perusahaan Properti China
Baca Juga
Rakor Forsesdasi Sumsel kali ini mengusung tema Peran Sekretaris Daerah dalam mewujudkan ASN yang berkinerja dan produktif di masa adaptasi kebiasaan baru.
Nasrun menilai, di masa Pandemi Covid-19 kinerja ASN harus tetap produktif, dan tidak boleh kendor apalagi menjadi penghalang bagi ASN, untuk tidak bekerja secara profesional dan produktif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
"Di kondisi pandemi sekarang para ASN harus lebih produktif, lebih kreatif saat bekerja melayani masyarakat. Tentunya dengan tidak mengabaikan protokol kesehatan," ungkapnya.
Di samping itu juga dia menyebutkan, kecanggihan teknologi informasi dewasa ini menjadi salah satu alat alternatif bagi ASN dalam bekerja sekaligus sebagai solusi disaat pandemi Covid-19.
"Harapan saya kuantitas kinerja kita,tidak mengurangi kualitas produksi yang kita hasilkan," harapnya.
Terkait kebijakan yang telah di keluarkan oleh Pemprov Sumsel tentang adaptasi kebiasan baru menuju masyarakat produktif dan aman pada situasi Covid-19. Nasrun meminta jajaran Kepala Daerah dan para Sekda di Sumsel dapat menindak lanjutinya di daerah dengan tetap mempertimbangkan karakteristik daerah masing-masing.
"Sekda ini bertanggung jawab dan memegang amanah dalam mambantu kepala daerah untuk menjalankan kebijakanya sesuai RPJMD," tegasnya.
Adapun terkait Pilkada di 7 Kabupaten di Sumsel di tahun 2020, para Sekda dan jajaran dimintanya tetap netral bekerja secara profesional.
"Pesan pak Gubernur, agar para Sekda dan jajaran tetap bersikap netral dan tidak terlibat politik praktik," harapnya.[ida]
- Dana Rp 2,3 Triliun Kembali Digelontorkan untuk IKN
- Diduga Korupsi Rp 2,5 Triliun di LPEI, Empat Perusahaan Debitur Dilaporkan Sri Mulyani ke Jaksa Agung
- Sri Mulyani Waspadai Bangkrutnya Puluhan Perusahaan Properti China
