Realisasi belanja pemerintah daerah (pemda) di Sumsel saat awal tahun masih rendah. Beragam faktor jadi penyebab serapan anggaran yang telah digelontorkan. Salah satunya ketersediaan barang di katalog elektronik (e-katalog).
- Kesal Kades Izinkan PT SSP Bendung Sungai Ogan, Ratusan Masyarakat Keban Agung Serbu Kantor Bupati
- Awal Juli Pembangunan Talud Sungai Enim Segera Dimulai
- Mendagri Perintahkan Pemerintah Daerah Percepat Penyaluran Bansos
Baca Juga
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sumsel, Lydia Kurniawati Chirstyana, sebenarnya tidak ada alasan bagi Pemda untuk menunda belanja. Sebab, begitu menerima Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), Pemda sudah bisa langsung melakukan proses belanja.
“Jadi tidak perlu menunda di pertengahan atau akhir tahun. Di awal tahun ini, Pemda sudah bisa langsung belanja,” kata Lydia, Rabu (9/2).
Lydia mengatakan, e-katalog seringkali menjadi alasan dari lambannya realisasi belanja pemda. Ada beberapa barang yang tidak tersedia sehingga harus menunggu pengimputan data. Hal inilah yang menyebabkan serapan tidak proporsional ketika dibagi per periode triwulan.
“Yang menjadi PR kami, bagaimana berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memberikan dorongan yang sama seperti Kementerian Lembaga di Sumsel,” katanya.
Berdasarkan data DJPb Sumsel, pusat mengucurkan APBN tahun 2022 senilai total Rp40,1 triliun untuk menggerakkan roda perekonomian Sumsel. Alokasi tersebut mencakup transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) senilai Rp26,9 triliun dan belanja K/L senilai total Rp13,2 triliun.
“Alokasi TKDD 2022 meningkat Rp28 miliar atau 1,05 persen dari alokasi tahun 2021,” katanya. Sementara, realisasi belanja APBN di Sumatra Selatan tercatat mencapai Rp44 triliun atau 106,78 persen di atas target anggaran Rp41,25 triliun yang telah ditetapkan pemerintah.
Ia menerangkan belanja negara di Sumsel tumbuh 8,99 persen. Menurutnya, belanja negara telah memberikan manfaat kepada masyarakat di Sumsel. Salah satu manfaatnya, kata Lydia, lewat pos belanja barang yang direalisasikan(K/L).
“Contohnya belanja barang untuk pemberian bantuan benih senilai Rp49,19 miliar,” katanya. Menurut Lydia, belanja tersebut selaras dengan sektor unggulan Sumsel, yakni pertanian. Sehingga, pusat pun mendukung lewat bantuan benih untuk pengembangan food estate di provinsi tersebut.
Selain itu, dia melanjutkan, pusat telah mendukung rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana sekolah di Sumsel dengan anggaran hingga Rp210,35 miliar. Termasuk pula, penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada 4,7 juta siswa di Sumsel senilai total Rp1,7 triliun.
Ia menerangkan dari lima pos belanja pemerintah pusat, realisasi belanja modal tercatat tumbuh 36,02 persen atau senilai Rp4 triliun. “Ini dipengaruhi pembayaran dan percepatan proyek infrastruktur dasar atau konektivitas lanjutan pada 2020, serta adanya pengadaan peralatan dan mesin,” katanya.
Ia mencontohkan realisasi belanja modal tersebut mencakup pembangunan Bendungan Tiga Dihaji di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS) yang tercatat Rp732,87 miliar atau sesuai dengan total kontrak tahun 2021. Tak hanya itu, pemerintah pusat turut mendukung pengendalian banjir di Kota Palembang lewat revitalisasi Sungai Lambidaro, Sungai Kelakar, dan Sungai Kedukan senilai Rp51,9 miliar, dengan progress proyek 100 persen.
Sejumlah proyek infrastruktur dasar lainnya yang didukung APBN pun tercatat rampung pada tahun lalu, seperti pekerjaan jalan dan jembatan dengan nilai kontrak Rp893 miliar dan jalur kereta api untuk lintas Lahat – Lubuk Linggau senilai Rp246 miliar. 
- Begini Penjelasan Disdukcapil dan Pemkot Terkait Status Warga Lubuklinggau yang Berubah Kewarganegaraan Malaysia
- Kembangkan Pohon Gaharu Jadi Ikon Baru dan Komoditas Unggulan Sumsel
- Istri Cik Ujang Maju di Pilkada Muara Enim, Begini Kata Pengamat
