Rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian Dukungan Manajemen Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 resmi dimulai, Minggu (16/7). Giat yang berlangsung pada tanggal 16-19 Juli 2023 ini diikuti oleh Para Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi Administrasi Kementerian Hukum dan HAM se-Indonesia.
- Kemenkumham Sumsel Himpun PNBP Rp12,3 Miliar dari Layanan AHU
- Kemenkumham Sumsel Ikuti Evaluasi dan Bimtek Pencatatan Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023
- Kakanwil Kemenkumham Sumsel Dorong Capaian Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri
Baca Juga
Jajaran Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Selatan sendiri hadir langsung. Kakanwil Kemenkumham Sumsel, Ilham Djaya didampingi Kepala Divisi Administrasi, Idris tampak serius menyimak jalannya kegiatan.
Adapun tujuan dari kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian Program Dukungan Manajemen Tahun 2023 adalah memecahkan permasalahan yang menghambat kinerja organisasi, dan menjamin pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Rangkaian Rakor hari pertama ini diisi dengan Coaching Clinic Pengendalian Program Dukungan Manajemen (Penyampaian Mekanisme Strategi Optimalisasi Percepatan Kinerja Program Dukungan Manajemen) yang diisi oleh 4 (empat) narasumber internal.
Narasumber pertama, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM (BPSDM), Iwan Kurniawan, menyampaikan tentang Pengembangan dan Peningkatan kualitas SDM dalam mewujudkan SMART ASN tahun 2024 menuju Indonesia Emas tahun 2045. Menurutnya, SMART ASN harus memiliki kriteria Integritas, Nasionalisme, Profesionalisme, Wawasan Global, IT dan Bahsa Asing, Hospitality, Networking, serta Entrepreneur.
Selanjutnya, Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum dan HAM, Y. Ambeg Paramarta menjelaskan bahwa Kementerian Hukum dan HAM memiliki tanggung jawab menjamin kepastian dan pelindungan hukum serta pemenuhan HAM melalui pembentukan kebijakan publik yang tepat, partisipatif, dan akuntabel sesuai dengan asas umum pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
"Untuk mewujudkan pembentukan kebijakan publik tersebut, diperlukan tata kelola kebijakan melalui pendekatan berbasis bukti (evidence base policy) yang terencana, sistematis, terintegrasi, dan berkesinambungan," ujar Ambeg.
Materi ketiga datang dari Staf Ahli Menkumham Bidang Reformasi Birokrasi, Asep Kurnia. Ia menjelaskan mengenai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Kemenkumham, bertujuan utk menghasilkan Birokrasi yang Bersih, Efektif dan Berdaya Saing dalam mendorong Pembangunan Nasional dan Pelayanan Publik.
Adapun RB tematik memiliki 4 fokus utama, yaitu Pengentasan Kemiskinan, Peningkatan Investasi, Digitalisasi Administrasi Pemerintah, dan Percepatan Prioritas Aktual Presiden. Kakanwil selaku pimpinan di wilayah agar mampu mengimplementasikan fokus tsb dalam pelaksanaan tusi sehari-hari.
Menutup materi terakhir, Inspektur Jenderal yg diwakili Inspektur Wilayah II menyampaikan mengenai fungsi Inspektorat Jenderal dalam mengawal kinerja, yaitu sebagai quality assurance, consulting, dan strategic partner.
Irwil II juga mengajak jajaran Kemenkumham untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan, melakukan reviu keuangan, BMN dan PDN, implementasi SPBE, hingga implementasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel, Ilham Djaya sangat antusias mengikuti rangkaian rakor hari pertama ini. Ia dan jajaran berkomitmen penuh menjalankan apa yg menjadi materi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari KKN.
- Kemenkumham Sumsel Himpun PNBP Rp12,3 Miliar dari Layanan AHU
- Kemenkumham Sumsel Ikuti Evaluasi dan Bimtek Pencatatan Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023
- Kakanwil Kemenkumham Sumsel Dorong Capaian Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri
