Pertemuan sejumlah ketua umum partai politik pendukung pemerintah dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara pada Selasa malam (2/5) dinilai sebagai langkah yang salah.
"Sebagai tempat tinggal kepala negara maka (Istana Negara) tidak etis dijadikan tempat kumpul-kumpul kelompok partisan," kata Direktur Lembaga Riset Lanskap Politik Indonesia, Andi Yusran, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (3/5).
Andi menilai, Presiden Jokowi belakangan tampak sibuk mencampuri urusan pesta demokrasi lima tahunan.
"Jokowi wajib hentikan wira-wiri politik," tegas analis politik dari Universitas Nasional itu.
Jokowi sudah seharusnya lebih banyak membicarakan persoalan bangsa, bukan malah sibuk mencampuri urusan politik, mencari dan meramu calon-calon presiden 2024, tegas Andi.
"Posisi presiden seharusnya netral. Keberpihakan kepada salah satu calon artinya melanggar konstitusi," tegas Andi Yusran.
Dalam pertemuan ketua umum parpol di Istana tadi malam, tampak hadir Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, Plt Ketua Umum PPP Mardiono, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
- Jokowi Resmi Lantik Maruli Simanjuntak sebagai KSAD
- Penampilan Putri Ariani Bikin Pecah Saat HUT RI Ke-78 di Istana Negara Berikut Profilnya
- Tolak Omnibus Cipta Kerja, Ribuan Karyawan Kantoran Akan Aksi di Halaman Istana Negara