Pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) perlu diaudit. Tujuannya, untuk membuktikan apakah proyek tersebut kekurangan dana atau memang ada pihak-pihak yang sengaja mengambil untung.
- Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Segera Dilanjutkan, Luhut: Sudah Deal dengan China
- Tiket KCJB Disubsidi, Pengamat Ideas: Beban APBN Sangat Berat
- Subsidi Kereta Cepat Melanggar Konstitusi
Baca Juga
“Jadi biaya bengkaknya kereta cepat perlu dipertanyakan kebenarannya," ujar Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (19/2).
Menurut akademisi Universitas Sahid Jakarta ini, publik akan bertanya-tanya alasan anggaran kereta cepat membengkak. Mengingat, hal tersebut merupakan persoalan yang menjadi perhatian publik karena selama ini tidak jelas apa yang menyebabkan pembengkakan biaya.
"Publik juga semakin menduga-duga, jangan-jangan ada permainan harga, atau ada yang diuntungkan dengan adanya pembengkakan dana proyek kereta cepat," kata Saiful.
Dengan demikian, Presiden Joko Widodo diminta untuk menjelaskan kepada publik terkait pembengkakan biaya, lantaran seperti tidak ada perencanaan yang matang dalam proyek tersebut.
"Ini kan publik tidak mendapatkan informasi yang jelas, tiba-tiba terjadi pembengkakan, saya kira Jokowi harus menjelaskan kepada publik, karena rakyatlah yang pada akhirnya harus menanggung pembengkakan dana proyek kereta cepat tersebut," pungkas Saiful. 
- Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Segera Dilanjutkan, Luhut: Sudah Deal dengan China
- Tiket KCJB Disubsidi, Pengamat Ideas: Beban APBN Sangat Berat
- Subsidi Kereta Cepat Melanggar Konstitusi
