Ratusan orang berkumpul di luar gedung Mahkamah Agung di Yerusalem pada Senin sore (11/9), menjelang sidang bersejarah mengenai rencana reformasi peradilan pemerintah yang kontroversial.
- Israel Larang Turis Turki Masuk Masjid Al-Aqsa
- DPR AS Loloskan Paket Bantuan Rp1.540 Triliun untuk Israel, Ukraina dan Taiwan
- HNW: Perdamaian Makin Jauh, Israel Leluasa Lanjutkan Genosida
Baca Juga
Aksi sore hari itu menyusul aksi serupa pada pagi hari di depan kediaman Menteri Kehakiman Israel, di mana ratusan pengunjuk rasa anti-pemerintah meneriakkan “Demokrasi” dan mengibarkan bendera nasional.
Demonstran mengatakan undang-undang tersebut, yang membatasi kemampuan pengadilan untuk menilai keputusan pemerintah berdasarkan doktrin kewajaran, sangat merugikan demokrasi Israel.
Suasana sangat riuh ditambah dengan suara klakson mobil. Mereka menentang rencana pemerintah untuk merombak sistem peradilan. Di beberapa bagian terlihat polisi mulai menyeret beberapa pengunjuk rasa yang saling dorong.
Polisi Israel dilaporkan meningkatkan keamanan berdasarkan informasi intelijen bahwa pengunjuk rasa mungkin mencoba menghalangi para hakim melakukan perjalanan ke Yerusalem untuk sidang pengadilan.
Protes terjadi menjelang sidang Pengadilan Tinggi yang akan dilangsungkan pada Selasa (12/9), di mana panel penuh yang terdiri dari 15 hakim akan mendengarkan petisi terhadap undang-undang kewajaran yang membatasi kekuasaan pengadilan tinggi untuk melakukan peninjauan kembali atas keputusan dan penunjukan pemerintah.
Para pendukung usulan koalisi untuk melemahkan peradilan telah memperingatkan para hakim agar tidak membatalkan undang-undang tersebut.
Pekan lalu, aksi protes juga terjadi tidak sebesar Senin sore. Pihak-pihak yang berseberangan berusaha untuk mengerahkan pasukan dalam demonstrasi yang lebih besar lagi.
Pada Senin sore, Banyak yang meniup terompet serta mengangkat poster yang mengecam perombakan tersebut, banyak dari mereka menampilkan tinju dan menyerukan perlindungan hak asasi manusia, salah satu prinsip utama yang menurut penentang pemerintah akan terancam jika kewenangan pengawasan pengadilan dibatasi.
“Israel selalu menjadi negara demokratis, terbuka, liberal,” kata seorang pengunjuk rasa, seperti dikutip dari Time of Israel.
"Pemerintah ini ingin mengubahnya dan kami tidak akan membiarkan mereka,” lanjutnya, menjelaskan alasannya mengikuti aksi protes ini.
Kampanye perombakan peradilan yang dilakukan pemerintah Israel telah menyebabkan krisis politik domestik terburuk di Israel selama bertahun-tahun.
Sejak Januari tahun ini, ratusan ribu orang mengambil bagian dalam demonstrasi mingguan yang dilakukan di seluruh negeri untuk memprotes perombakan sistem peradilan. 
- Israel Larang Turis Turki Masuk Masjid Al-Aqsa
- DPR AS Loloskan Paket Bantuan Rp1.540 Triliun untuk Israel, Ukraina dan Taiwan
- HNW: Perdamaian Makin Jauh, Israel Leluasa Lanjutkan Genosida
