Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru meminta pemerintah daerah Kabupaten/Kota agar dapat mengoptimalkan peran Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dalam pengelolaan keuangan daerah agar dapat berjalan baik.
- Dana Judol di Bank, E-Wallet dan Operator Seluler Seharusnya Bisa Disita
- Kejagung Dinilai Lakukan Dosa Konstitusional dalam Kasus Tom Lembong
- Desak Penyelesaian Masalah Kendaraan Dinas yang ‘Hilang', DPRD OKU Sebut BKAD Tidak Kooperatif
Baca Juga
Hal tersebut diungkapkannya saat menghadiri acara sosialisasi dengan tema "Optimalisasi Peran BPK dan DPR dalam mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara" yang diselenggarakan oleh BPK RI di Hotel Arista Palembang, Selasa (18/1).
"Saya ingin kehadiran BPK sebagai mitra untuk bertanya dan menjadi tempat konsultasi keuangan daerah agar lebih transparan dan berjalan dengan baik. Banyak sekali aset di sini (Sumsel) yang terkendala, dan itu semua harus diperbaiki," katanya.
Menurutnya, masalah tersebut harus segera terselesaikan. Jika hal tersebut tidak diatasi maka akan mengakibatkan aset bisa hilang, bahkan aset tersebut bisa saja lepas dari inventaris daerah yang kedepannya bakal ikut merugikan negara.
"Jika berlarut maka bisa saja hilang," tukasnya.
Senada dengan itu, Anggota IV BPK RI, Isma Yatun menyampaikan bahwa sosialisasi yang disampaikan bermaksud sebagai kepentingan bagi daerah dalam hal mengembangkan potensi ataupun aset yang telah ada.
"Hal ini sebagai bentuk kepedulian dalam meneruskan tata kelola sebagai rekomendasi dan juga mencegah bertumbuhnya korupsi serta sebagai acuan teladan bagi instansi," pungkasnya. 
- Makan Ikan Tongkol dari Program MBG, 64 Siswa di PALI Alami Gejala Keracunan
- Gubernur Sumsel Targetkan Sukses Ganda di Pornas Korpri 2025
- Jelang Keberangkatan, Gubernur Herman Deru Tinjau Kesiapan Asrama Haji Palembang untuk Sambut Ribuan JCH Sumsel
