Polda Sumatera Utara (Sumut) saat ini masih melakukan pengejaran terhadap bos besar bandar judi online yakni Jonni alias Apin BK.
- Golkar Sumut Buka Penjaringan Calon Kepala Daerah Untuk Pilkada 2024
- Bos Judi di Sumut yang Buron Tercatat Bendahara DPD Golkar?
Baca Juga
Belakangan diketahui Apin BK ternyata pernah menjabat sebagai salah satu pengurus partai Golkar di Sumut. Hal itu dinilai akan menggerus kepercayaan publik karena adanya kader dari partai beringin itu yang terlibat dalam kasus judi online.
"Ini berdampak pada citra hingga berpotensi menggerus suara Golkar di Sumut. Terlepas ada perdebatan bahwa Apin BK ini mantan pengurus atau masih pengurus hasil revitalisasi, tapi kasus judi online ini menyeret nama Golkar Sumut. Bahkan salah satu media tv swasta nasional tak hentinya menyorot kasus ini," kata Direktur Lembaga Riset dan Konsultasi, Political Literacy Desk (Pool Desk), Faisal Riza, Rabu (31/8/2022).
Faisal Riza menyebutkan, pernyataan Ketua DPD Golkar Sumut Musa Rajekshah soal ketidakmungkinannya memonitor satu per satu anggota partainya juga akan menjadi hal yang blunder.
Sebab hal ini mengindikasikan bahwa Golkar Sumut belum mampu menjalankan fungsi organisasi dan kaderisasi.
Hal itu dikatakan Musa Rajekshah di sela-sela kegiatan di Sibolga saat diwawancarai wartawan terkait kasus bos judi online Apin BK.
"Pernyataan ini mengindikasikan Golkar Sumut belum mampu menjalankan fungsi organisasi dan kaderisasi partai," ujar Faisal Riza.
Faisal Riza yang juga Dosen UIN Sumut itu mengatakan bahwa parpol harus bisa memahami potensi dan plus minus orang-orang yang akan dijadikan pengurus atau fungsionaris partai.
"Diseleksi betul, fungsionaris ini mau dibawa ke mana dan bekerja seperti apa untuk membesarkan partai. Dan jangan lupa, Parpol itu tempat sandaran masyarakat mengadukan keresahan seperti judi dan narkoba. Kalau partai malah menjadi rumah bagi pelaku judi atau narkoba, maka ini jadi dampak yang buruk bagi parpol," pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, Joni alias Apin BK masuk DPO Polda Sumut. Dia dicari-cari polisi dalam kasus judi online di Cemara Asri Sumatera Utara.
Ternyata, Jonni alias Apin BK ini merupakan pengurus Golkar Sumut 2020-2025 hasil Musda. Namun ditengah perjalanan, Golkar Sumut mengklaim nama Joni alias Apin BK sudah dicoret saat revitalisasi pengurus Golkar Sumut 18 Juni 2022.
Hanya saja, dari penelusuran diperoleh bahwa nama Jonni masih tercatat sebagai pengurus Golkar Sumut. Hal itu sesuai SK Nomor: Skep-452/DPP/Golkar/V/2022 yang diteken Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Sekjen Lodewijk Paulus tertanggal 16 Mei 2022. Hasil revitalisasi itu baru diumumkan pada 18 Juni 2022 di Polonia Hotel Medan.
Isi surat keputusan itu tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Masa Bakti 2020-2025 Hasil Revitalisasi.
- Golkar Sumut Buka Penjaringan Calon Kepala Daerah Untuk Pilkada 2024
- Bos Judi di Sumut yang Buron Tercatat Bendahara DPD Golkar?
