Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muara Enim memberikan dukungan penuh terhadap upaya Bupati Muara Enim, H. Edison, untuk merealisasikan jalan alternatif khusus bagi angkutan batu bara.
- DPRD Muara Enim Sesalkan PT DBU Tak Kunjung Perbaiki Jalan Kota
- DPRD Muara Enim Geram, Minta PT DBU Tanggung Jawab atas Dampak Angkutan Batu Bara
- Wabup Muara Enim dan DPRD Sidak Jalan Berlubang, Minta PT DBU Bertanggung Jawab
Baca Juga
Langkah ini diharapkan dapat mewujudkan impian masyarakat untuk menjadikan Muara Enim bebas dari truk angkutan batu bara yang mengganggu kenyamanan dan keamanan di jalan raya.
Wakil Pimpinan DPRD Kabupaten Muara Enim, Liono Basuki, mengatakan pihaknya mendukung langkah Bupati Edison untuk lebih intens berkoordinasi dengan Gubernur Sumatera Selatan serta Bupati Lahat guna merealisasikan jalan alternatif tersebut.
Ia menekankan bahwa ini adalah harapan yang sudah lama dinanti oleh masyarakat. "Kami mendukung kepala daerah untuk lebih intensif duduk bersama Gubernur, Bupati Lahat, dan Bupati Muara Enim guna merealisasikan jalan alternatif khusus bagi angkutan batu bara. Harapan ini yang selama ini sangat dinanti masyarakat," ujar Liono Basuki, Kamis (10/4/2025).
Menurut Liono, volume truk angkutan batu bara yang melintas mulai dari Tanjung Agung, Lawang Lidul ke Lahat dan Muara Enim ke Lahat sudah sangat mengganggu. Belum lagi, banyak truk batu bara yang parkir di bahu jalan dalam waktu cukup lama, menambah kemacetan dan risiko kecelakaan.
"Sesuai dengan kesepakatan bersama antara kepala daerah, Forkopimda, perusahaan batu bara, dan transportir, angkutan batu bara seharusnya hanya boleh melintas pukul 21.00 WIB, dengan jarak antar truk minimal 60 meter dan tidak parkir di bahu jalan. Namun kenyataannya, komitmen tersebut sering dilanggar," tegas politisi PDI Perjuangan ini.
Ia mengungkapkan, angkutan batu bara sering melintas pada jam sibuk, parkir sembarangan, dan jarak antar kendaraan terlalu dekat, sehingga menyebabkan kesulitan bagi pengendara umum dan meningkatkan risiko kecelakaan.
Sementara itu, Bupati Muara Enim, H. Edison, terus mengupayakan realisasi jalan alternatif khusus untuk angkutan batu bara. Ia menargetkan bahwa pada pertengahan tahun 2025, Muara Enim dapat terbebas dari truk batu bara yang melintasi jalan dalam kota.
Bupati Edison menjelaskan, pihaknya berencana menggelar pertemuan dengan Gubernur Sumatera Selatan, Bupati Lahat, serta pemegang izin usaha pertambangan (IUP) untuk membahas solusi terbaik bagi masalah ini. "Jalan alternatif ini akan melintasi wilayah Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Lahat," ungkap Bupati Edison.
Bupati Edison juga menegaskan bahwa target utama adalah mengalihkan seluruh truk pengangkut batu bara agar tidak lagi menggunakan jalan umum di dalam Kota Muara Enim. "Saya ingin pertengahan tahun ini tidak ada lagi truk batu bara yang melintasi kota Muara Enim," ujarnya dengan tegas.
Setelah berhasil membebaskan kota dari lalu lintas truk batu bara, Bupati Edison juga menyiapkan rencana penataan dan pengembangan infrastruktur kota. Program tersebut meliputi pembangunan trotoar, penghijauan, dan peningkatan fasilitas publik, yang diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan serta estetika Kota Muara Enim.
- DPRD PALI Soroti Lalu Lintas Angkutan Truk Batu Bara Usai Kecelakaan Bus Rombongan Pengantin
- DPRD Muara Enim Sesalkan PT DBU Tak Kunjung Perbaiki Jalan Kota
- DPRD Muara Enim Geram, Minta PT DBU Tanggung Jawab atas Dampak Angkutan Batu Bara