Konsumsi BBM bersubsidi di Indonesia harus dikendalikan. Jika tidak, subsidi energi bisa bertambah hampir Rp 200 triliun pada 2022.
- Pertamina Sebut 400 Ribu SPBU Terindikasi Selewengkan Pertalite dan Solar
- Pertalite Bakal Dihapus, Komisi VII Minta Pembatasan BBM Bersubsidi Tetap Dilakukan
- Isi Solar Subsidi Berulang dengan Tangki Modifikasi, 4 Pembeli dan 3 Karyawan SPBU Ditangkap Polisi
Baca Juga
Demikian disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga dalam diskusi daring yang digelar Forum Diskusi Ekonomi Politik (FDEP), Kamis (1/9).
"Subsidi energi kini Rp 502 triliun dan akan menjadi Rp 698 triliun jika kuota BBM bersubsidi ditambah. APBN harus diselamatkan demi kepentingan bangsa,” kata Lamhot Sinaga.
DPR, kata dia, kini sedang membahas beberapa skenario pengendalian subsidi. Skenario itu termasuk pembatasan konsumen, penyesuaian harga, atau kombinasi keduanya.
Data yang diterima DPR, hanya 30 persen BBM bersubsidi dikonsumsi sepeda motor dan angkutan umum. Melihat data tersebut, Lamhot menyebut subsidi BBM bisa dipangkas 70 persen.
“Saya kira ini akan lebih baik dilakukan segera. Pertamina sudah menyatakan sanggup melaksanakan mekanisme ini,” tegasnya.
Masih dalam diskusi yang sama, ekonom Faisal Basri menyebut dengan tingkat produksi BBM sekarang, Indonesia akan kehabisan cadangan minyak sebelum 2030. Artinya, kebutuhan minyak akan sepenuhnya dari impor.
Sejak 2007, Indonesia telah menjadi importir bersih lantaran jumlah produksi masih berada di bawah konsumsi. Kini, setiap hari Indonesia hanya memproduksi 600 ribu barel minyak. Padahal, konsumsinya mencapai 1,6 juta barel per hari. 
- Pembatasan Pembelian Pertalite dan Gas LPG 3 Kg akan Direalisasikan pada Semester II Tahun Ini
- Wacana Pertalite Bakal Dihapuskan Tahun Ini, Kementerian ESDM: Boleh Aja
- Pertamina Sebut 400 Ribu SPBU Terindikasi Selewengkan Pertalite dan Solar
