Wow! Puitis sekali pernyataan ini. Bahwa Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) merupakan arus gerakan moral yang mengikis lorong-lorong aspirasi sempit yang dijerat oligarki dan tirani yang mematikan demokrasi. Karena itu, dengan arus yang semakin dibendung justru semakin deras KAMI menyuarakan aspirasi rakyat.
- Kasus Korupsi Pengadaan APD Covid-19, Dirut PT EKI Diperiksa KPK
- Tersangka Kasus Korupsi APD Covid-19 Diperiksa KPK
- KPK Kembali Periksa Tiga Saksi Terkait Korupsi APD Covid-19
Baca Juga
Demikian dikemukakan Deklarator/Presidium KAMI Din Syamsuddin, di mana ia mengatakan bahwa pihaknya terus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri untuk menyuarakan kebenaran, keadilan, kejujuran.
Atas dasar itu, KAMI menuntut tiga hal antara lain; meminta pemerintah dan DPR segera mencabut RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang kini berubah menjadi RUU Badan Pembinan Ideologi Pancasila (BPIP).
Kemudian, KAMI juga mendesak pemerintah dan DPR untuk mencabut RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) karena dinilai lebih menguntungkan pengusaha besar dan merugikan pedagang kecil, serta merusak lingkungan hidup.
Selanjutnya, DPR dan pemerintah diminta agar menghentikan semua RUU yang bersifat kontroversial, dan fokus kepada penanggulangan pandemik Covid-19.
"Kepada yang bersetuju mari bergabung KAMI, yang tidak setuju jangan menghalangi," kata Din Syamsuddin dalam keterangannya yang diterima Redaksi, Jumat (4/9/2020).
Sekadar informasi, gerakan KAMI telah mendapatkan dukungan dari dalam negeri hingga manca negara. Bahkan berdiri pula KAMI Dokter, KAMI Purnawirawan, KAMI Buruh, KAMI Nelayan, KAMI Santri, KAMI Millennial, dan lain-lain.[ida]
- Kasus Korupsi Pengadaan APD Covid-19, Dirut PT EKI Diperiksa KPK
- Tersangka Kasus Korupsi APD Covid-19 Diperiksa KPK
- KPK Kembali Periksa Tiga Saksi Terkait Korupsi APD Covid-19
