Koalisi Dosen Universitas Mulawarman (Unmul), Samarinda, Kalimantan Timur menyampaikan pernyataan sikap terkait kondisi bangsa saat ini menjelang Pemilu 2024.
- PDIP: Rakyat Khawatir Syarat Pemimpin Harus Punya Koneksi Politik dan Uang
- 7 Ribu Personel Gabungan TNI-Polri Siap Amankan Gedung MK
- Bamsoet Dukung Prabowo-Gibran Pisahkan Ditjen Pajak dari Kemenkeu
Baca Juga
Dalam keterangan tertulisnya, mereka menyebut demokrasi Indonesia yang lahir saat reformasi 1998 dengan darah dan air mata dalam ancaman, akibat perlakukan para elit politik.
“Mulai dari putusan cacat etik MK (Mahkamah Konstitusi) yang memberi jalan politik dinasti, keterlibatan aparatus negara yang menggadai netralitas, pengangkatan penjabat kepala daerah yang tidak transparan dan terbuka, hingga keperpihakan dan cawe-cawe presiden dalam pemilihan presiden yang membahayakan demokrasi,” bunyi rilis tersebut.
Bahkan, Koalisi Dosen Unmul menilai lembaga-lembaga negara telah dikooptasi kekuasaan. Lembaga negara yang lahir dari rahim reformasi seperti KPK dan MK, dikontrol sedemikian rupa hanya untuk memuaskan syahwat politik kekuasaan.
“Situasi ini menuntut tanggungjawab kita untuk bersikap. Sebab berdiam diri dan membisu sama seperti membunuh moralitas intelektual kita. Hatta dalam Tanggungjawab Moral Kaum Intelegensia menyebut jika tugas kaum intelektual tidak hanya memupuk ilmu pengetahuan dalam kepalanya, tapi juga berdiri paling depan untuk kepentingan kemanusiaan,” imbuh rilis tersebut.
“Kata Sukarno, jangan jadikan kepalamu seperti perpustakaan, pergunakan pengetahuanmu untuk kemanusiaan. Jadilah intekektual publik,” tulis rilis tersebut menutup.
Atas dasar itu, Koalisi Dosen Universitas Unmul menyatakan sikap sebagai berikut :
1. Selamatkan demokrasi, hentikan tindakan serta segala keputusan yang menciderai demokrasi.
2. Presiden tidak boleh memihak, stop langkah politik yang hanya ditujukan untuk kepentingan dinastinya. Jokowi adalah presiden seluruh rakyat Indonesia, bukan presiden untuk anak dan keluarganya.
3. Meminta kepada seluruh aparatur negara agar bersikap netral dan tidak memihak dalam mementum elektoral 2024 ini. Mereka dibayar dari pajak-pajak rakyat, oleh karena harus mengabdi untuk kepentingan rakyat banyak, bukan kepada elit politik, golongan dan kelompok tertentu.
4. Kekuasaan tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kelompok tertentu, termasuk mempolitisasi bantuan sosial atau bantuan pangan untuk memenangkan calon tertentu.
5. Menyerukan kepada seluruh akademisi dan kelompok intelektual lainnya untuk terlibat secara luas dan masif dalam menjaga demokrasi kita dari ancaman tiran kekuasaan.
Berikut nama-nama dosen yang tergabung dalam Koalisi Dosen Unmul;
1. Sholihin Bone (FH)
2. Alfian (FH)
3. Orin Gusta Andini (FH)
4. Herdiansyah Hamzah (FH)
5. Warkhatun Najidah (FH)
6. Sri Murlianti (FISIP)
7. Haris Retno Susmiyati (FH)
8. Purwadi ( FEB)
9. Donny Dhonanto (Faperta)
10. Esti Handayani Hardi (FPIK)
11. Harry Setya Nugraha (FH)
12. Wiwik Harjanti (FH)
13. Grizelda (FH)
14. Ivan Zairani Lisi (FH)
15. Agus Junaidi (FEB)
16. Irma Suryani (FH)
17. Erwiantono (FPIK)
18. Penny Pujowati (Faperta)
19. Safarni Husain (FH)
20. Setiyo Utomo (FH)
21. Encik Akhmad Syaifudin (Faperta)
22. Kalen Sanata (FH)
23.Insan Tajali Nur (FH)
24. Aji Ratna Kusuma (Fisipol)
25. Islamudin Ahmad (FF)
26. Heru Susilo (FPIK)
27. Masrur Yahya (FIB)
28. Saipul (Fisip).
- PDIP: Rakyat Khawatir Syarat Pemimpin Harus Punya Koneksi Politik dan Uang
- 7 Ribu Personel Gabungan TNI-Polri Siap Amankan Gedung MK
- Bamsoet Dukung Prabowo-Gibran Pisahkan Ditjen Pajak dari Kemenkeu
