Bentuk Forum Energi Daerah, Susun Strategi Percepatan Transisi Energi di Sumsel 

Rapat pembentukan Forum Energi Daerah. (ist/rmolsumsel.id)
Rapat pembentukan Forum Energi Daerah. (ist/rmolsumsel.id)

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumsel bekerja sama dengan Institute for Essential Services Reform (IESR) menginisiasi pembentukan Forum Energi Daerah, Selasa (25/6). 


Forum ini berisi unsur pemerintah provinsi, kabupaten/kota, akademisi, asosiasi profesi, pelaku usaha, dan pengguna. Pembentukan forum tersebut diharapkan dapat menyusun strategi percepatan transisi energi di Sumsel. 

Sumsel sendiri memiliki potensi energi terbarukan mencapai 21,032 GW sehingga menjadi wilayah strategis dalam melakukan transformasi ke energi terbarukan lebih cepat. 

Marlistya Citraningrum, Manajer Program Akses Energi Berkelanjutan IESR menyatakan, Forum Energi Daerah Sumatera Selatan diharapkan menjadi wadah strategis untuk berbagi informasi, berkolaborasi lintas sektoral, memberikan rekomendasi kebijakan dan program, serta mengimplementasikan langkah konkret dalam mendukung transisi energi yang berkeadilan di Sumatera Selatan.

“Forum Energi Daerah memegang peran penting dalam kontekstualisasi transisi energi. Di Sumatera Selatan, konteksnya adalah transformasi ekonomi dari yang berbasis energi fosil ke yang lebih berkelanjutan. Dengan menjadi wadah strategis di provinsi, dampak transisi energi di daerah penghasil batubara diharapkan dapat dimitigasi melalui perencanaan dan pelibatan yang inklusif, dan Forum Energi Daerah menjembatani masukan dari berbagai pemangku kepentingan,” ujar Marlistya.

Dinas ESDM Sumatera Selatan menentukan Tiga Kelompok Kerja (Pokja) yang perlu ada di Forum Energi yakni Pokja bidang energi, bidang ekonomi, sosial dan ketenagakerjaan, serta bidang advokasi. 

Kepala Bidang Energi, Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan, Aryansyah mengatakan,  kapasitas terpasang pembangkit energi terbarukan di Sumatera Selatan hingga tahun 2023 mencapai 989,12 megawatt (MW). 

"Pembangkit listrik biomassa (PLTBm), khususnya yang digunakan sendiri oleh perusahaan (captive power) atau tidak tersambung dengan jaringan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), mendominasi dengan kapasitas terpasang sebesar 802,59 MW. Selain itu, terdapat kontribusi dari kapasitas terpasang energi panas bumi, air, dan surya mencapai 175,71 MW," kata Aryansyah. 

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2024, 26,61 persen pendapatan daerah Sumatera Selatan berasal dari sektor pertambangan dan penggalian. Namun, secara distribusi pekerja, sektor pertambangan dan penggalian hanya berkisar 2,24 persen atau sekitar 98-105 ribu pekerja pada 2023 dari total 4,38 juta penduduk bekerja.  

Distribusi pekerja tertinggi justru berasal dari sektor pertanian (43,61%), diikuti perdagangan (15,40%) dan  industri pengolahan (7,02%). 

Dalam mendorong transformasi ekonomi dan pemanfaatan energi terbarukan, Hari Wibawa, Kepala Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Bappeda Sumatera Selatan, menuturkan Sumatera Selatan telah menetapkan targetnya di Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). 

Target ini mencakup mencapai indeks ekonomi hijau sebesar 62,22 persen pada 2025 dan mencapai bauran energi terbarukan 23 persen pada tahun yang sama. 

"Untuk mendorong transformasi ekonomi daerah, Sumatera Selatan akan mengembangkan usaha energi terbarukan dan ekonomi hijau, serta penguatan kompetensi tenaga kerja, masyarakat, dan pemerintah," kata Hari.