Tidak sedikit rumah sakit yang menangani pasien Covid-19 di beberapa daerah di Indonesia belum dibayar oleh pemerintah hingga saat ini. Bahkan, sejak tahun 2020 lalu.
- Kasus Covid-19 Kembali Meningkat Jelang Akhir Tahun, IDI Minta Masyarakat Waspada
- Saat Bahas RUU Kesehatan, PB IDI: DPR Tak Jalankan UU 13/2022
- IDI Klaim Belum Terima Draf Resmi UU Kesehatan dari DPR
Baca Juga
Demikian diungkapkan Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Slamet Budiarto saat menjadi narasumber dalam diskusi daring Polemik Trijaya bertajuk "Suara Nakes Untuk Indonesia" pada Sabtu (21/8).
Slamet tidak menjelaskan secara spesifik rumah sakit mana saja yang menerima pasien Covid-19 dan disebut belum dibayar oleh negara.
"Sampai dangan hari ini kan banyak rumah sakit yang belum dibayar, termasuk tahun 2020," ujar Slamet.
Slamet sebelumnya mengurai bahwa upaya untuk menangani pandemi Covid-19 harus menggunakan setidaknya tiga pendekatan, yakni promotif, preventif, dan kuratif, di mana ketiganya, harus berjalan beriringan.
Promotif, dijelaskan Slamet adalah sosialisasi sampai masyarakat terbawah agar tahu bahwa Covid-19 berbahaya, sehingga tidak mempercayai hoax yang beredar.
"Nah itu kan belum maksimal. Dan preventifnya (adalah) vaksin. Nah, kuratifnya mencegah orang sakit menjadi meninggal atau cacat," imbuhnya mengurai.
Dalam pelaksanaannya Slamet memaparkan cara-cara agar ketiga langkah penanganan Covid-19 tersbeut bisa berjalan efektif. Yaitu di antaranya harus ada SDM yang cukup, logistik kesehatan obat, oksigen, bed, hingga laat kesehatan pendukung lainnya.
"Itu harus cukup. Lalu pembiayaannya juga harus cukup. Sampai dangan hari ini kan banyak rumah sakit yang belum dibayar, termasuk tahun 2020," sambungnya.
Meski begitu, Slamet menyatakan itikad baik dari Kepala Negara sudah sangat baik dalam hal penanganan pandemi Covid-19 di Tanah Air. Hanya saja, implementasinya di lapangan masih tidak solid alias cenderung berjalan masing-masing.
"Jadi, upaya Presiden Jokowi dengan amat baik diterjemahkan tidak sesuai," tuturnya.
Salah satu ketidaksesuaian pelaksanaan instruksi presiden yang disinggung Slamet adalah kinerja Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang lebih memilih fokus kepada vaksinasi tanpa menekan potensi kematian akibat Covid-19, yang sampai hari ini masih berada di atas 1.000 setiap harinya.
"Ayo kita kejar vaksin ayo kira kejar kematian. Jangan ayo kejar vaksin, kematian biarin ajalah," demikian Slamet.
Selain Slamet, turut hadir dalam acara tersebut yakni Ketum PPNI Harif Fadilah, Ketum PB IBI Emi Nurjasmi, Ketua IAKMI Ede S. Darmawan, Ketum DPP PATELKI Atna Permana, dan Ketum KoMPAK Dedi Supratman. 
- Kasus Covid-19 Kembali Meningkat Jelang Akhir Tahun, IDI Minta Masyarakat Waspada
- Terpilih Jadi Nakes Teladan, Pj Bupati Muba Minta Jadi Role Model Pelayanan ke Masyarakat
- Saat Bahas RUU Kesehatan, PB IDI: DPR Tak Jalankan UU 13/2022
