Puluhan massa yang tergabung dalam Forum Pemuda Garuda Sumatera Selatan (FPGSS) mendatangi Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Sumsel, Jalan Kapten A Rivai, Kelurahan Sei Pangeran, Kecamatan IT I Palembang, Selasa (27/5) siang.
- Kejari Didesak Bongkar Dugaan Mark Up Anggaran PUPR Palembang Tahun 2024
- Massa FPGSS Desak Kejati Sumsel Tindak Lanjuti Laporan Dugaan Korupsi
Baca Juga
Ketua FPGSS Iqbal Tawakal mengatakan, Kedatangan massa ini mendesak Disdik Sumsel bertanggung jawab atas kisruhnya penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Sumsel tahun ajaran 2025-2026.
“Kedatangan kami kesini, terkait kisruhnya penerimaan siswa baru khususnya di SMA. 17 Kabupaten/Kota menggunakan pergub yang sama. Tetapi untuk Kota Palembang itu beda,” kata Iqbal saat diwawancarai awa media selesai aksi demo.
Dia menyebutkan, penerimaan siswa baru SMA di Kota Palembang banyak terjadi kejanggalan-kejanggalan, seperti Computer Assisted Test atau CAT.
“Tidak semua sekolah mempunyai komputer, dan tidak semua siswa mempunyai handphone. Bagi siswa yang mau ikut tes, sudah pasti harus mempunyai kuota internet. Sedangkan, anggaran PPDB sudah dianggarkan pemerintah provinsi,” jelas dia.
Masih dikatakannya, tidak semua sekolahan memilik komputer yang banyak, hanya ada dua sekolahan yang bisa menerapkan sistem CAT yakni SMAN 17 dan SMAN 3 Palembang
“Selebihnya tidak ada. Jadi kami mendapatkan laporan beberapa wali murid, bahwa soal ataupun aplikasi semua dikendalikan pihak dinas. Jadi, kami datang kesini menyampaikan aspirasi dan mendapatkan jawaban dengan baik,” tegas dia.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Sumsel Awalludin mengatakan, mengucapkan terima kasih atas segala bentuk perhatian masyarakat baik secara perorangan maupun yang tergabung dalam Non Governmental Organization (NGO) atau lebih dikenal dengan sebutan LSM.
“Saya kira ini bentuk perhatian masyarakat, kita mencoba untuk memperbaiki kualitas pendidikan khususnya di SPMB dari waktu ke waktu. Terkait tindak lanjut, pasti akan kami laporkan kepada Kadis dan akan berdiskusi dengan Kabid SMA. saya sebagai sekretaris, hanya supporting system, meski tidak paham secara teknis tapi insya allah akan kami sampaikan,” kata dia.
Dia mengatakan, sudah ada beberapa lembaga atau organisasi yang menyampaikan aksi demo di Kantor Gubernur Sumsel maupun di Komisi V DPRD Sumsel terkait permasalahan yang terjadi di SPMB.
“Kami menganggap sekali lagi sebagai bentuk perhatian masyarakat, memang harus ada upaya memperbaiki dari waktu ke waktu. Kalau secara personal, belum ada orangtua/wali yang menyampaikan secara langsung, mungkin mereka menyampaikan lewat teman-teman NGO atau teman2 NGO yang aktif menjaring aspirasi dari masyarakat lalu disampaikan kepada kami,” tutup dia. 
- Kejari Didesak Bongkar Dugaan Mark Up Anggaran PUPR Palembang Tahun 2024
- PPDB Sumsel Diduga Maladministrasi, Disdik Janji Patuhi Rekomendasi Ombudsman
- Massa FPGSS Desak Kejati Sumsel Tindak Lanjuti Laporan Dugaan Korupsi
