Pembagian bonus atlet Sumsel, peraih medali di ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) XX dan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) XVI Papua 2021 sepertinya menemui jalan buntu. Pasalnya, rencana Pemprov Sumsel yang ingin menggunakan pos anggaran hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumsel untuk membayar bonus tersebut ditentang oleh petinggi organisasi tersebut.
- Kasus Dana Hibah, Dua Mantan Petinggi Koni Sumsel Dijatuhi Hukuman Berbeda
- Usai Lunasi Gaji, KONI Sumsel Rumahkan 43 Stafnya
- Ketuanya Lolos ke Senayan, Persiapan untuk PON Aceh-Sumut Berantakan, Operasional Kantor Belum Dibayarkan
Baca Juga
Sekretaris Umum KONI Sumsel, Suparman Romans mengatakan, bonus atlet merupakan janji dari Pemprov Sumsel dan Gubernur Sumsel. Sehingga, penganggaran bonus atlet dengan menggunakan dana hibah KONI Sumsel dinilai tidak relevan. Suparman bahkan menuding jika Pemprov Sumsel melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) hendak mencari kambing hitam atas permasalahan tersebut.
"Janganlah kita mencari kambing hitam. Kami bisa bereaksi jangan karena kami diam. Kita saling menghargai saling menghormati posisi kemudian juga kapasitas kita kewajiban itu harus diserahkan ke pemprov," kata Suparman saat dibincangi wartawan, Selasa (22/2).
Dia menyebutkan, pembayaran bonus atlet dengan menggunakan dana hibah KONI Sumsel mengada-ada. "Kami bukan masalah tidak setuju atau setuju tapi kita ikutin aturan yang wajar dan normal saja," kata dia.
Sebelumnya, pemerintah provinsi sudah menjanjikan bonus kepada atlet yang berhasil meraih medali. Bahkan Gubernur Sumsel H Herman Deru juga menjanjikan besaran bonus yang sama kepada atlet difabel yang turun pada ajang Peparnas Papua. Pada ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua, Sumsel berada di peringkat 16 dengan raihan 8 medali emas, 4 perak dan 17 perunggu. Torehan 52 medali juga berhasil disumbangkan atlet Peparnas Sumsel dengan rincian 15 emas, 16 perak dan 21 perunggu.
Atlet Sebut Provinsi Sumsel Paling Lambat Cairkan Bonus
Atlet cabang olahraga (Cabor) Anggar Sumsel, Ricky Dhisulimah merasa iri dengan nasib atlet dari provinsi lain. Pasalnya, hampir seluruh rekan atlet yang ada di provinsi lain sudah bisa menikmati bonus yang dijanjikan oleh pemerintah daerahnya. Sementara, peraih medali emas PON XX Papua itu harus sabar menunggu realisasi janji dari Pemprov Sumsel untuk pencairan bonus atlet.
"Sejak Oktober 2021 sampai sekarang belum ada kepastian yang jelas. Kalau ditanya jawabannya selalu dalam proses, tidak ada jawaban yang pasti karena menurut pihak pemerintah bonus itu dianggarkan di APBD 2022," kata Ricky.
Menurut Ricky, seluruh atlet yang mempersembahkan medali untuk Sumsel sangat menyayangkan sikap Pemprov Sumsel yang mereka nilai kurang responsif terkait pencairan bonus tersebut. Kondisi tersebut sangat berbeda jauh dengan Pemprov daerah lain seperti DKI Jakarta, Jawa Barat dan NTB.
"Nah itu jadi pertanyaan kami kenapa saat provinsi lain bisa lebih cepat mencairkan bonus untuk atletnya tapi Sumsel justru lebih lambat. Padahal sama kan juga pakai anggaran APBD 2022," ujarnya.
Selain cepat mencairkan uang bonus, kata Ricky, masing-masing provinsi itu juga mengambil kebijakan untuk tidak mengenakan pajak sebesar 25 persen dari uang bonus yang diterima atletnya.
Maka, menurut Ricky, ia mewakili para atlet PON XX Papua lainnya mengharapkan pemerintah daerah untuk memberikan kepastian menunaikan janji pemberian bonus itu. Dimana senilai Rp300 juta untuk atlet peraih medali emas juga medali perak dan perunggu juga disesuaikan.
"Seluruh atlet PON Papua belum sampai sekarang termasuk Paralimpic juga. Harapannya semoga ada kepastian dan bisa dipercepat tersalurkan utuh tanpa potongan pajak 25 persen seperti provinsi lain," tandasnya.
Diberitakan, ketidakpastian pemberian bonus bagi atlet tersebut menjadi sorotan sejumlah kalangan. Wakil Ketua Komisi V, Mgs Syaiful Padli yang mendapat kabar tersebut langsung menghubungi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sumsel, Ahmad Yusuf Wibowo.
Dari keterangan yang didapatnya, Syaiful mengatakan proses pencairan bonus PON dan Peparnas Papua masih dalam proses. Terhambatnya pencairan, kata Syaiful disebabkan besaran dana bonus yang dianggarkan tidak sesuai dengan capaian raihan medali yang didapatkan atlet. Bonus atlet yang dianggarkan sebesar Rp9,2 miliar.
Sementara kebutuhannya sebesar Rp21 miliar. Kendati demikian, Kadispora Sumsel Ahmad Yusuf Wibowo mengutarakan solusi kepada Komisi V DPRD Sumsel dengan mengambil anggaran hibah KONI Sumsel untuk menutupi kekurangan dana dari Dispora. 
- Kasus Dana Hibah, Dua Mantan Petinggi Koni Sumsel Dijatuhi Hukuman Berbeda
- Usai Lunasi Gaji, KONI Sumsel Rumahkan 43 Stafnya
- Pemkab Banyuasin Bagikan Bonus untuk Atlet, Pelatih, Official Porprov dan Peparprov
