Sumsel Tempati Urutan Kedua dalam Penerapan Kurikulum Merdeka

Sekjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen Kemdikbudristek, Sutanto/RMOL
Sekjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen Kemdikbudristek, Sutanto/RMOL

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) menilai penerapan Kurikulum Merdeka di Sumsel sangat baik. Bahkan, hal itu mampu menempatkan Sumsel dalam posisi kedua.


“Di Kota Palembang sendiri saat ini ada sebanyak 272 sekolah, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA/SMK, hingga SLB yang telah menggelar Kurikulum Merdeka itu, tentu ini langkah yang baik,” kata Sekjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen Kemdikbudristek, Sutanto ketika dibincangi, Senin (25/7).

Artinya, di Sumsel saat ini sudah lebih dari 200 sekolah yang menggunakan Platform Merdeka Belajar sebagai sumber media pembelajaran, salah satunya pembelajaran berbasis digital.

Menurutnya, pelaksanaan Kurikulum Merdeka sendiri merupakan pilihan dari masing-masing sekolah, tergantung kesiapan prasarana ataupun gurunya. Sehingga, sekolah-sekolah dapat bebas memilih, baik menerapkan Kurikulum Merdeka, ataupun Kurikulum 2013.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sumsel, Riza Pahlevi juga menekankan kepada setiap sekolah yang ada di Sumsel untuk siap dalam menyambut Kurikulum Merdeka. Dimulai dari membangun sinergitas antara Pemerintah Pusat, provinsi, hingga kabupaten kota.

“Apapun kebijakan yang diberikan Pemerintah Pusat, kita harus siap, yakni dengan memaksimalkan SDM yang ada,” jelasnya.

Menurutnya, ditengah kemajuan saat ini, guru harus dan wajib untuk berinovasi terkait bahan pengajaran. Sehingga dapat memberikan rasa nyaman dan maksimal dalam proses belajar mengajar.

“Bahkan dengan Kurikulum Merdeka, meskipun dahulu fokus administrasi tebal untuk bahan mengajar, namun sekarang mungkin hanya dua lembar, namun itu efektif dan efisien,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, Riza mengatakan akan terus berupaya mensosialisasikan kepada sekolah-sekolah terkait penerapan Kurikulum Merdeka ini. Kendati demikian, dirinya juga tidak memaksa apabila terdapat halangan atau alasan tertentu terhadap sekolah yang tidak menerapkan Kurikulum Merdeka.