Hingga saat ini pemerintahan Joko Widodo terbukti belum mampu mengatasi mafia tanah yang semakin mengkhawatirkan. Persoalan ini seolah sudah menjadi benang kusut yang sulit untuk diurai.
- FKUB Sumsel: Pertarungan Politik 2024 Jangan Ganggu Zero Conflict
- Milenial Sumsel Ingin Figur Pemimpin yang Majukan Kaum Perempuan
- Mutasi Pati TNI, Mayjen Hilman Hadi Jabat Pangdam II Sriwijaya
Baca Juga
Demikian disampaikan pangamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis sore (25/11).
Kendati, kata Jamiluddin, pemerintahan Jokowi sudah berupaya untuk meminimalkan hal itu dengan mempermudah pengurusan surat tanah. Bahkan pemerintah memberi gratis untuk viaya pengurusan surat tanah.
Namun justru, kata Jamiluddin, para mafia tanah tetap berpeluang dengan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat dapat teknis pengurusan tanah dan biaya sebenarnya. Para mafia ranah justru memanfaatkan itu untuk mengambil keuntungan dan peluangnya menjadi lebih besar karena internal ATR/BPN diinformasikan ada yang dapat diajak kerjasama oleh para mafia tanah.
Celah ini benar-benar dimanfaatkan para mafia tanah untuk mengeruk keuntungan sebesar mungkin. Adanya kerjasama internal ATR/BPN dengan mafia tanah mengindikasikan tidak berhasilnya revolusi mental di lembaga negara tersebut. Hal ini seharusnya menjadi tanggung jawab Menteri ATR/BPN.
“Konsekuensinya harusnya Menteri Sofyan Djalil mundur dari jabatannya dengan memberi peluang kepada anak bangsa lainnya untuk membenahi mental internal ATR/BPN,” kata Jamiluddin.
Kalau tidak mundur, ujarnya, Jokowi disarankan untuk mereshuffle Sofyan Djalil. Harapannya agar ATR/BPN nantinya diisi menteri yang mumpuni dalam melakukan revolusi mental di internalnya dan berani memberantas mafia tanah. 
- Puluhan Personel Polri Terseret Kasus Penembakan Brigadir J, Komisi III Minta Kapolri Adil
- Pengamat: Elektabilitas Ketiga Ketum Masih Jeblok, KIB Kurang Gereget
- Kecewa Dengan PAW Sepihak, Renny Astuti Resmi Keluar dari Partai Gerindra
