Masih ingat Sitti Hikmawatty? Dialah Komisioner Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), yang beberapa bulan lalu jadi bulan-bulanan publik. Ia dibully di media sosial karena pernyataan kontroversialnya bahwa perempuan bisa hamil bila berenang bersama dengan laki-laki di kolam renang.
- Gajah Masuk Pemukiman, Puluhan Warga Air Sugihan Mengadu Ke DPRD Sumsel
- Sepekan Gelar Razia, Ratusan Knalpot Brong Diamankan Polisi
- Warga Muara Telang Ditemukan Tewas di Rumahnya, Diduga Korban Pembunuhan
Baca Juga
Pernyataannya itu membuat Sitti Hikmawatty diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya Komisioner KPAI.
"Menindaklanjuti rekomendasi Dewan Etik, KPAI telah menyampaikan surat kepada Presiden RI untuk memberhentikan saudari SH (Sitti Hikmawatty) dari jabatannya sebagai anggota KPAI," bunyi salah satu bagian dari siaran pers KPAI yang ditandatangani Ketua Susanto kemarin seperti dilansir JPNN.Com, Jumat (24/4/2020).
Pemberhentian secara tidak hormat tersebut tidak seketika dilakukan. Sebelumnya, KPAI telah membentuk Dewan Etik yang beranggotakan I Gede Palguna, Yosep Adi Prasetyo, dan Menanti Wahyurini untuk menilai pernyataan kontroversial Sitti tersebut.
Dewan Etik telah mengeluarkan keputusan Nomor 01/DE/KPAI/III/2020 yang ditindaklanjuti dengan rapat pleno KPAI yang dihadiri sembilan Komisioner KPAI pada 17 Maret 2020.
Dalam rapat pleno tersebut, delapan Komisioner menerima rekomendasi Dewan Etik dan meminta kepada Sitti untuk mengundurkan diri dari jabatannya atau KPAI akan mengusulkan kepada Presiden untuk memberhentikan secara tidak hormat.
Dalam rapat pleno tersebut, Sitti meminta waktu untuk berpikir dan delapan Komisioner lainnnya memberikan waktu hingga Senin, 23 Maret 2020 pukul 13.00 WIB.
Namun hingga waktu yang disepakati, KPAI tidak menerima surat pengunduran diri dari Sitti sehingga KPAI memutuskan mengusulkan pemberhentian secara tidak hormat kepada Presiden.
Keputusan tersebut merujuk pada Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang menyebutkan "Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota KPAI diberhentikan oleh Presiden atas usul KPAI melalui Menteri".
Pasal 23 Peraturan tersebut menyebutkan "Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota KPAI diberhentikan tidak dengan hormat karena: a. dijatuhi pidana karena bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau b. melanggar kode etik KPAI.[ida]
- Diduga Tertabrak, Pria Paruh Baya Ditemukan Tewas di Pinggir Rel Kereta
- Tiga Hari Menghilang, Wanita Paruh Baya Ditemukan Meninggal Dunia di Dalam Rumah
- Diduga Terpeleset Saat Cuci Tangan di Tepi Sungai Musi , Pria Ini Ditemukan Tak Bernyawa
