Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyiapkan sanksi tegas bagi kader yang tak sejalan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART), terlebih bagi yang berbeda dukungan pada Pilpres 2024.
- Nuansa Politis Menguat di MK jika PPP Diloloskan Tanpa PSU
- Agus Sutikno Disanksi, DPW PPP Sumsel Diambil Alih Dewan Pusat
- Suara Anjlok, PPP Banten Desak Muktamar Luar Biasa
Baca Juga
Penegasan itu disampaikan Plt Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono, mengomentari manuver Witjaksono, kader yang memposisikan diri sebagai Koordinator Pejuang PPP, yang mendeklarasikan dukungan ke Prabowo-Gibran, pada PPP secara organisasi mendukung Ganjar-Mahfud.
Mardiono mengaku telah meminta Sekretaris Jenderal PPP, Arwani Thomafi, untuk memberhentikan dan mencabut keanggotaan kader yang tidak patuh pada keputusan partai.
“Insya Allah diselesaikan. Kami minta Pak Sekjen, agar yang bersangkutan (Witjaksono) diberhentikan dan dicabut keanggotaannya," katanya, lewat keterangan tertulis, Minggu (31/12).
Dia juga akan meminta klarifikasi pada beberapa kader yang namanya dicatut dalam kelompok itu. "Kita lakukan tabayyun,” tuturnya.
Salah satu yang mengaku dicatut kelompok Pejuang PPP adalah anggota Majelis Kehormatan DPP PPP, Emron Pangkapi.
Emron sendiri menegaskan tegak lurus bersama keputusan partai.
“Insya Allah 45 hari terakhir ini menyatukan keluarga besar PPP di bawah kepemimpinan Pak Mardiono,” katanya.
- Nuansa Politis Menguat di MK jika PPP Diloloskan Tanpa PSU
- Agus Sutikno Disanksi, DPW PPP Sumsel Diambil Alih Dewan Pusat
- Suara Anjlok, PPP Banten Desak Muktamar Luar Biasa