Pj Bupati Muara Enim Dorong Keterwakilan Perempuan di Politik Hingga 30 Persen

Proses pelantikan Dewan Pengurus Cabang (DPC) Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kabupaten Muara Enim. (ist/rmolsumsel.id)
Proses pelantikan Dewan Pengurus Cabang (DPC) Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kabupaten Muara Enim. (ist/rmolsumsel.id)

Pelantikan Dewan Pengurus Cabang (DPC) Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kabupaten Muara Enim menjadi momen penting dalam mengadvokasi kesadaran perempuan untuk berperan aktif di dunia politik. 


Pj. Bupati Muara Enim, Ahmad Rizali, menyampaikan harapannya agar kehadiran DPC KPPI dapat menjadi motor penggerak dalam mendorong pencapaian target 30 persen keterwakilan perempuan di lembaga dan partai politik.

Acara pelantikan tersebut dihadiri oleh Pj. Bupati Muara Enim, Ahmad Rizali, bersama Pj. Ketua TP PKK Kab. Muara Enim, Rose Mafiana. 

Dalam sambutannya, Pj. Bupati menyampaikan selamat kepada Dewan Pengurus Cabang KPPI Kabupaten Muara Enim Periode 2023-2028 yang dipimpin oleh Dwi Windarti.

"Pemkab Muara Enim mendukung penuh berbagai keorganisasian yang mampu berkontribusi positif bagi masyarakat dan pembangunan daerah, salah satunya DPC KPPI Kabupaten Muara Enim. Organisasi ini dianggap memiliki misi mulia, yaitu fokus pada optimalisasi peran perempuan di dunia politik serta menjadi wadah pembelajaran untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan," ujar Pj. Bupati.

Pada kesempatan tersebut, Pj. Bupati juga menegaskan harapannya agar kehadiran DPC KPPI Kabupaten Muara Enim dapat memacu lahirnya tokoh-tokoh politik perempuan di Bumi Serasan Sekundang. Wakil Ketua II DPD KPPI Sumatera Selatan, Hanuri Yuniati, turut hadir dalam acara tersebut.

Pj. Bupati mengajak semua pihak untuk bersatu padu dalam menyelaraskan tujuan dan harapan bersama untuk membangun Kabupaten Muara Enim menjadi lebih baik. 

Dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah, diharapkan peran perempuan dalam dunia politik dapat semakin dioptimalkan, memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, dan meningkatkan partisipasi politik kaum perempuan.