Netralitas akan dijaga secara maksimal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Pemilu 2024. Kode etik yang mengatur netralitas MUI saat ini tengah disusun.
- Baznas-MUI Gelar Safari Ramadan Libatkan 11 Syekh Palestina
- MUI Siap Salurkan Dana Bantuan Palestina Rp 23 Miliar Lewat Baznas
- Buntut Bantuan untuk Israel, MUI Minta Indonesia Boikot McDonald's
Baca Juga
Hal ini disampaikan Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sekaligus Wakil Presiden RI, Maruf Amin, usai menghadiri acara Mukernas MUI di Mercure Jakarta, Ancol, yang disiarkan melalui kanal YouTube Wakil Presiden Republik Indonesia, Jumat malam (1/12).
"Yang pertama, tentu MUI akan menjaga netralitas kelembagaan. Artinya pilihan daripada masing-masing anggota tidak boleh menyeret MUI kemudian tidak bersikap netral," ujat Maruf Amin.
Meski demikian, dijelaskan Maruf, hal itu tak lantas membuat orang-orang di dalam MUI dilarang menggunakan hak politik. Personel-personel lembaga ini boleh menentukan pilihan. Namun hanya untuk ranah pribadi, bukan institusional.
"Dan ketika orang MUI itu ikut memilih, jangan menimbulkan masalah. Saya katakan itu kan soal pilihan hati ya, personal. Jangan sampai itu ikut menimbulkan kegaduhan," tambahnya.
Dalam Musyawarah Kerja Nasional MUI ini nantinya bakal menghasilkan tata etik untuk anggota MUI menghadapi Pemilu.
"Kode etik akan dituangkan di dalam keputusan MUI," tutup Maruf.
- PDIP: Rakyat Khawatir Syarat Pemimpin Harus Punya Koneksi Politik dan Uang
- 7 Ribu Personel Gabungan TNI-Polri Siap Amankan Gedung MK
- Bamsoet Dukung Prabowo-Gibran Pisahkan Ditjen Pajak dari Kemenkeu